Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota menambahkan alokasi anggaran belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sekitar 5 hingga 10 persen.
Alokasi tersebut dinilai efektif untuk membantu Pemda apabila terdapat kebijakan-kebijakan tidak terprediksi pada tahun mendatang.
"Umpama misalnya di tahun 2021 alokasi belanja tidak terduga itu Rp 100 miliar, maka di tahun 2022 harapan kami adalah sekitar Rp 105 sampai dengan Rp 110 miliar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian melalui konferensi pers yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Kamis (2/9/2021).
Sebagian besar anggaran belanja tidak terduga tersebut digunakan Pemda pada 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.
Ardian lantas mengingatkan tidak ada satupun yang tahu bagaimana kondisi pandemi Covid-19 pada 2022 meskipun diharapkan bisa lebih terkendali.
"Dengan adanya BTT pemerintah daerah bisa menarik uang ini. Jadi memang disediakan atas kebijakan yang tidak direncanakan sebelumnya," ujarnya.
Pada 2021, Kemendagri mencatat Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 14,42 triliun untuk belanja tidak terduga. Namun realisasinya baru mencapai Rp 4,63 triliun atau sekitar 32,06 persen.
Meskipun realisasinya kecil, tapi Ardian menganggap kalau poin belanja tidak terduga ini menjadi yang paling efektif digunakan Pemda pada kebijakan yang sifatnya tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diduga.
Untuk pelaksanaan APBD Tahun 2022, Kemendagri berharap Pemda bisa memperkuat anggaran belanja tidak terduga tersebut sehingga apabila diminta pemerintah pusat untuk merefokusing anggaran tidak harus mengganggu program kegiatan lainnya.
Baca Juga: Kisah Pilu Disabilitas Terdampak Covid-19 di Magelang, Jual Mesin Jahit untuk Makan
"Kami berharap yang BTT ini bisa diperkuat agar ketika ada perintah refocussing bisa diambil dari anggaran ini sehingga tidak mengganggu program kegiatan yang sudah disepakati dan bisa jadi menjadi program prioritas di Pemda," tuturnya.
