Tinjau Pelaksanaan PTM di Bogor, Wapres Ma'ruf Ingatkan Prokes Harus Tetap Dijalankan

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dan vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9/2021).

Ma'ruf berharap satuan pendidikan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses pembelajaran berlangsung.

Kegiatan diawali dengan peninjauan pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Citeureup. Sekolah itu telah melaksanakan uji coba PTM terbatas sejak 1 September 2021 secara berjenjang.

Per pekannya, pihak sekolah menerapkan batas maksimal 35 persen dari jumlah siswa yang boleh melakukan PTM di kelas. Kegiatan berlanjut ke SMK Kesehatan Annisa.

Di sana, Ma'ruf disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina, Ketua Yayasan Annisa Grup Yudhy Iskandar dan Kepala SMK Kesehatan Annisa Four Meiyanti untuk selanjutnya melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi murid, orang tua murid, alumni SMK Kesehatan Annisa dan masyarakat umum, ibu hamil serta lansia.

Terkait pelaksanaan PTM, SMK Annisa akan mulai menyelenggarakan PTM pada bulan Oktober dan November 2021. Untuk itu, SMK yang memiliki jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas serta jurusan Farmasi Industri ini turut menggencarkan pemberian vaksinasi Covid-19 agar pelaksanaan PTM nanti dapat berjalan dengan aman dan sesuai protokol kesehatan.

“Pelaksanaan vaksinasi ini saya harap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para siswa dari penyebaran Covid-19 dalam kegiatan PTM terbatas," kata Ma'ruf.

"Namun demikian, mengingat ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua pihak untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” Ma'ruf menambahkan.

Dengan demikian, Ma'ruf berpesan agar pelaksanaan PTM harus dijalankan dengan komitmen penuh dalam penerapan protokol kesehatan dan dievaluasi pelaksanaannya secara berkala.

“Saya mengharapkan satuan pendidikan agar memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19."