Terkuak! Eks Penyidik KPK Robin Pernah Ancam Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendy

Suara.com - Terdakwa eks Penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju disebut pernah menakuti Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendy bila tidak memberikan uang suap perkara akan ditetapkan sebagai tersangka.

Usman, disebut oleh terdakwa Robin, terseret dalam pusaran kasus Kepala Lapas Sukamiskin. Hal itu terungkap dalam dakwaan Jaksa KPK yang dibacakan Jaksa Lie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat pada Senin (13/9/2021).

Berawal pada 3 Oktober 2020 Robin menghubungi Usman melalui sambungan telepon. Dimana Robin juga memperkenalkan diri sebagai penyidik KPK.

Saat itu pun Robin mengajak Usman bertemu karena ada hal darurat yang perlu dibahas.

"Karena ada hal darurat yaitu Usman Effendi akan dijadikan tersangka terkait kasus Kalapas Sukamiskin, oleh karenanya terdakwa Robin meminta mereka bertemu," ucap Jaksa Lie dalam dakwaan Robin, Senin (13/9/2021).

Mendengar informasi itu, Usman akhirnya mengajak bertemu Robin di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, untuk meminta bantuan agar tidak ditetapkan tersangka oleh KPK.

Robin pun ketika itu menyanggupi dirinya bersama tim tidak akan menetapkan Usman sebagai tersangka asalkan memberi sejumlah imbalan uang.

"Terdakwa lalu menyampaikan kepada Usman Effendi, kalau dirinya dan tim dapat membantu dengan imbalan sejumlah Rp 1 miliar," ucap Jaksa Lie.

Mendengar permintaan uang sebesar itu, Usman sempat merasa keberatan. Namun, Robin meyakinkan Usman bahwa bisa membayar uang itu secara bertahap untuk timnya.  

"Usman keberatan karena jumlah uang yang diminta sangat besar, dan terdakwa lalu menyampaikan, 'Bapak bayar Rp 350 juta saja untuk tim dan tidak harus sekali bayar lunas'," kata Jaksa Lie dalam percakapan mereka berdua.

Tapi, kata Jaksa Lie, Robin ternyata memberikan tenggat waktu bila Usman tidak membayar sisa uang hingga batas waktu akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang penting masuk dananya hari Senin, karena jika tidak hari Senin dibayar, Bapak akan dijadikan tersangka pada ekspos pada hari Senin jam 16.00," ucap Jaksa Lie.

Hingga akhirnya pun, Robin mengirimkan nomor rekening atas nama Riefka Amalia kepada Usman untuk mentransfer sejumlah uang tersebut secara bertahap. Adapun uang yang diberikan Usman kepada Robin mencapai total Rp 525 juta. Uang tersebut pun Robin bagi dua dengan terdakwa Maskur Husein.

"Dimana terdakwa Robin Memperoleh Rp 252.500.000 sedangkan Maskur Husein memperoleh Rp 272.500.000,00," kata Jaksa Lie.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Stepanus menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu USD.

Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.

Sejumlah uang suap yang diterima Stepanus diantaranya yakni dari, Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial mencapai Rp 1,65 miliar.

Kemudian, dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu.

Selanjutnya, dari terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna sebesar Rp 507.390.000,00. Kemudian dari Usman Efendi sebesar Rp 525 juta serta terpidana korupsi eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebesar Rp 5.197.800.000,00.

"Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD  atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

Stepanus didakwa melanggar pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.