REGIONAL:
- Ekonom senior Anthony Budiawan menyatakan kebijakan Presiden ke-7 Jokowi merugikan masyarakat dan merusak negara.
- Regulasi seperti Undang-undang Cipta Kerja dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan dinilai merugikan fiskal.
- Anthony menegaskan perlunya pengusutan terhadap berbagai kebijakan sarat konflik kepentingan yang dilakukan mantan presiden tersebut.
Suara.com - Ekonom senior Anthony Budiawan menyebut banyak kebijakan di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang tidak pro kepada rakyat.
"Jokowi sudah jelas, saya menyebutnya sebagai master yang merusak ini," kata Anthony dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, (3/8/2026).
Anthony menilai beberapa peraturan yang lahir dari rezim Jokowi justru merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya, Undang-undang Cipta Kerja.
"Terjadilah perampasan-perampasan hak masyarakat adat," tuturnya.
Selain itu, keputusan Jokowi untuk membentuk ibu kota baru di Kalimantan juga dinilainya terlalu merugikan fiskal, apalagi tanpa transparansi yang jelas.
Anthony kemudian menilai kalau Jokowi sebenarnya tahu bahwa proyek mercusuar itu akan mangkrak.
Hal-hal tersebut ia anggap tidak terlepas dari melemahnya fungsi parlemen yang justru absen mengawasi ambisi Jokowi.
Apalagi, Jokowi menurutnya adalah orang yang terus mencari celah untuk terus berkuasa. Dari mulai upaya perpanjangan masa periode presiden hingga ikut mengantarkan anaknya menjadi wakil presiden.
Oleh karena itu Anthony menegaskan bahwa harus ada pengusutan atas kebijakan-kebijakan yang diduga sarat konflik kepentingan tersebut.
Namun masalahnya, kata Anthony, siapa yang memiliki keberanian untuk mengusut kasus yang melibatkan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
"Jadi perilakunya (Jokowi) adalah perilaku penjajah. Dalam arti dia membeli orang-orang yang bisa dibeli untuk mendukungnya," tegas mantan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER