Suara.com - Seratus tokoh bangsa mengingatkan pemerintah untuk menyadari dampak-dampak bawaan dari pandemi Covid-19 baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama. Bahkan, mereka menilai adanya ketidakadilan justru ditunjukkan pemerintah saat menanggulangi Pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan tokoh-tokoh yang terdiri dari pimpinan organisasi masyarakat hingga tokoh perseorangan.
Seorang perwakilan 100 tokoh bangsa, yakni Ketua Bidang Kajian Akademik Majlis ’Alimat ’Alam Islami (Organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional) Indonesia, Nurhayati Djamas mengatakan, pengabaian pada dampak-dampak bawaan tersebut berpotensi menjadi kerusakan serius dalam kehidupan bangsa.
Pertama, mereka menganggap kalau Pandemi Covid-19 memang membawa dampak besar dan berat dalam perekonomian nasional.
Namun, penanggulangan masalah itu mestinya terfokus pada penyanggahan UMKM dan sektor informal dari keruntuhan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut.
"Perhatian (pemerintah justru) lebih kepada BUMN dan usaha besar, serta tenaga kerja asing (TKA) di tengah masa pandemi. Selain tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga menciptakan masalah psikologis tentang ketidakadilan dan diskriminasi," kata Nurhayati dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (22/9/2021).
Kemudian terkait dampak di bidang pendidikan, 100 tokoh bangsa menilai kalau pembelajaran jarak jauh (PJJ) di semua jenjang pendidikan telah menimbulkan hilangnya pengajaran atau learning lost yang berpotensi berakibat hilangnya generasi.
Mereka ingin agar masalah tersebut bisa segera diatasi dengan cara di antaranya menyediakan dana kedaruratan guna mendukung sekolah dan siswa/mahasiswa untuk belajar dalam jaringan online.
Selain itu, membantu dan memfasilitasi guru/dosen melaksanakan kewajibannya, dan menyiapkan sekolah/perguruan tinggi untuk menanggulangi kerusakan yang telah terjadi (damage control), serta menguatkan sistem managemen belajar (Learning Management System) di lembaga-lembaga pendidikan.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Syarat Akses Fasilitas Publik, Wujud Ketidakadilan Sosial
Sementara pada bidang sosial dan keagamaan, 100 tokoh bangsa menilai kalau pandemi Covid-19 telah membawa dampak serius antara lain mengendurnya kohesi sosial, akibat terjadinya pemecahan belahan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Ketidakadilan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan, diskriminasi pelayanan antara TKA dan rakyat sendiri, pemaksaan pemberlakuan hasil tes kesehatan untuk perjalanan dan lainnya, atau perbedaan kentara antara pencegahan kerumunan di rumah-rumah peribadatan dan pusat-pusat keramaaian/perdagangan merupakan hal-hal yang menimbulkan kecemburuan sosial yang menggerus kohesi sosial."
Poin tersebut merupakan sebagian dari delapan poin yang dirumuskan 100 tokoh bangsa. Mereka mengemukakan, sudah mengirimkan poin-poin tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akan tetapi pihak dari Jokowi belum memberikan balasan.
Dalam daftar 100 tokoh bangsa tersebut, terdapat nama-nama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Prof Din Syamsuddin, tokoh intelektual Azumardi Azra, hingga Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla.
