Infografis
Tak hanya dialami pengunjuk rasa, peretasan juga terjadi pada sejumlah pegawai KPK yang akan dipecat pada 30 September 2021 nanti. Hal itu diungkapkan oleh Penyidik nonaktif KPK Ronald Paul Sinyal.
"Diambil nomornya sama orang yang enggak dikenal," ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan pada Senin (27/9/2021).
Dia mengungkapkan, peretasan menimpa delapan pegawai nonaktif KPK, yakni Christie Afriani, A Damanik, Rieswin Rachwell, Harun Al Rasyid, Waldi Gagantika (WG), Qurotul Aini (QA), Tri Artining Putri, dan Nita Adi Pangestuti.
Peretasan tersebut, diungkapkan Ronald, dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram para pegawai nonaktif.
Peristiwa itu terjadi saat mereka menggelar 'Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi.' Sekaligus bersamaan dengan selesainya, aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa BEM SI di sekitaran Gedung Merah Putih KPK.
Untuk diketahui, sejak pukul 10.41 WIB menjelang siang tadi, ratusan massa yang tergabung dalam BEM SI berunjuk rasa. Mereka nenuntut Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK Firli Bahuri serta para pimpinan lainnya membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sebanyak 57 pegawai KPK itu akan resmi dipecat pada 30 September 2021 nanti.
Dalam aksinya, ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan. Pertama, menuntut agar Firli Bahuri selaku Ketua KPK untuk segera mencabut SK nomor 625 dan SK nomor 1327 Tahun 2021 atas pemberhentian 57pegawai.
"Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK 1327 tahun 2021 atas pemberhentian 57 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama," ucap sang orator melalui pengeras suara.
Baca Juga: Adzan Berkumandang di Sela Aksi Demo BEM SI
BEM SI juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab atas pelemahan lembaga antirasuah tersebut. Mereka meminta agar Presiden mengangkat 57 pegawai untuk diangkat menjadi ASN.
