Infografis
Suara.com - Taliban menuntut hak bicara di Sidang Umum PBB. Namun pengakuan internasional bagi Emirat Islam Afganistan harus dinegosiasikan secara langsung lewat jalur diplomasi. Bagaimana sikap adidaya dunia terhadap para talib?
Hingga penghujung Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Taliban belum juga mendapat undangan mewakili Afganistan.
Kelompok etnis Pashtun itu sempat mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral Antonio Guterres, Senin silam, dan meminta Amir Khan Muttaqi "agar diizinkan berpartisipasi."
Permintaan itu sedianya dibahas dalam sebuah komite khusus yang beranggotakan Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Namun kepada AFP, seorang diplomat senior PBB mengklaim pertemuan tersebut dibatalkan.
Dia mengatakan permintaan Taliban datang "terlalu telat." Akibatnya PBB hanya mengizinkan Ghulam Isaczai yang diangkat oleh pemerintahan sebelumnya sebagai wakil resmi Afganistan.
Penolakan di New York memaksa Taliban menggunakan jalur diplomasi untuk mendapat pengakuan PBB.
Artinya, Taliban harus melobi sebanyak mungkin negara anggota. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap penguasa baru Afganistan itu? Berikut rangkumannya.
Jerman
Sudah sejak akhir Agustus silam, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, sudah menegaskan hubungan diplomasi tidak harus diawali pengakuan terhadap Emirat Islam Afganistan.
Baca Juga: Taliban Larang Para Tukang Cukur Memotong Janggut
"Jika secara politis dan keamanan dimungkinkan, maka Jerman akan kembali membuka kedutaannya di Kabul," kata Maas usai berbicara dengan perwakilan Taliban di Qatar.
"Saat ini bukan saatnya untuk meributkan pengakuan kedaulatan, melainkan mencari solusi untuk masalah-masalah praktis."
Di antara masalah pelik itu termasuk proses evakuasi warga Afganistan yang bekerja untuk pemerintah, LSM atau media-media Jerman.
Maas menjanjikan kucuran dana bantuan sebesar 500 juta Euro untuk membantu situasi pengungsi Afganistan di Asia Tengah.
Secara umum, kebijakan Jerman di Afganistan akan selaras dengan haluan yang sudah disepakati di Eropa. Uni Eropa Awal September lalu, menteri-menteri luar negeri UE menyepakati kerangka kerja untuk menampung pengungsi Afganistan.
Hingga 2022, Brussels menganggarkan dana sebesar 300 juta Euro yang sebagian besarnya dibiayai Jerman.
