SMRC: Cuma 8 Persen Masyarakat yang Percaya Isu Jokowi Orang PKI

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:46 WIB
SMRC: Cuma 8 Persen Masyarakat yang Percaya Isu Jokowi Orang PKI
SMRC: Cuma 8 Persen Masyarakat yang Percaya Isu Jokowi Orang PKI. Presiden Jokowi. [Tangkapan layar/Youtube Kemenpora]

Suara.com - Saiful Muzani Research dan Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis. Hasil survei tersebut menyatakan hanya ada 8 persen responden yang setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo adalah orang atau terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).

Survei tersebut dilakukan terhadap 1220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan para responden tersebut awalnya diberikan pertanyaan terkait dengan 'apakah pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI. Apakah ibu /bapak setuju atau tidak setuju pendapat itu?'.

Hasilnya mayoritas responden menyatakan tifak setuju dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang PKI atau terkait dengan PKI.

"Mayoritas warga, 75 persen tidak setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI," kata Saidiman dalam rilis daring, Jumat (1/10/2021).

Namun ada juga yang menyatakan setuju dari pendapat tersebut, jumlahnya sendiri sebanyak 8 persen.

"Yang setuju 8 persen sementara yang tak menjawab 16 persen," tutur Saidiman.

Saidiman mengatakan, berdasarkan tren dalam darri 2017 sampai 2021 isu bahwa Jokowi orang PKI atau terkait dengan PKI tidak banyak direspon oleh warga. Kemudian yang percaya terhadap isu tersebut juga tidak banyak berubah hanya berkisar 3 sampai 8 persen.

Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih. Qualitiy kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit

Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit

News | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:44 WIB

Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun

Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun

News | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:15 WIB

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Your Say | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Suara Senyap Orang-orang yang Hidup dengan Stempel PKI Bagian 2 (Habis)

Suara Senyap Orang-orang yang Hidup dengan Stempel PKI Bagian 2 (Habis)

Jogja | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 11:08 WIB

Terkini

TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI

TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 07:10 WIB

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

×