Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merencanakan pembangunan gudang logistik di tujuh wilayah di Tanah Air guna mempercepat distribusi bantuan jika terjadi bencana.
"Gudang atau balai besar logistik dan peralatan akan dibangun di tujuh provinsi, salah satunya di Kota Ambon untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara," kata Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan di Ambon, Sabtu (2/10/2021).
Hingga saat ini, katanya, satu balai besar dibangun di Kota Padang, Sumatera Barat untuk menampung logistik bagi kepentingan seluruh wilayah di Pulau Sumatera.
Sebanyak lima balai lainnya direncanakan dibangun di Manokwari untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, di Sulawesi akan dibangun di Gorontalo, wilayah Kalimantan di kalimantan Selatan, sedangkan wilayah Pulau Jawa dipusatkan di Surabaya, dan wilayah Nusa Tenggara akan dibangun di Kota Kupang.
Rencana pembangunan balai logistik itu, katanya, untuk mempermudah dan mempercepat distribusi bantuan logistik jika terjadi bencana di satu daerah.
"Selama ini seluruh logistik adanya di Jakarta, sehingga jika terjadi bencana misalnya di Ambon, maka 'respons time' akan sangat lama, apalagi dalam jumlah banyak, tetapi kalau sudah ada balai di sini, maka bantuan dapat disalurkan dalam waktu cepat," katanya.
Ia mengatakan balai tersebut juga akan dijadikan tempat pelatihan bagi para relawan tanggap bencana, sehingga lebih siap mengoperasikan atau memasang berbagai peralatan dan logistik BNPB.
"Tenda BNPB yang besar-besar misalnya, tidak semua orang bisa memasangnya. Karena itu perlu dilatih sehingga petugas dan relawan menjadi ahli mengoperasikannya," katanya.
Setiap balai yang dibangun juga akan dilengkapi jaringan komunikasi yang memadai, di samping mobil operasional serta penempatan pegawai BNPB dari Jakarta.
"Setiap balai logistik akan diperkuat dengan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops) dan berjaringan langsung BNPB, sehingga setiap kejadian bencana dapat lebih cepat dipantau dan ditangani," katanya.
Menyangkut rencana pembangunan, Lilik menerangkan sebagai rencana jangka panjang, karena harus menunggu pemerintah daerah dalam menyediakan lahan.
"BNPB tidak bisa membeli tanah. Karena itu kami meminta pemprov masing-masing daerah untuk menyediakan dan menghibahnya kepada kami," katanya.
Setelah tanah tersedia, maka BNPB akan mengajukan anggaran pembangunan kepada Menteri Keuangan.
"Jadi ini rencana jangka panjang. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan," ujarnya. [Antara]
TERPOPULER
