- Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan pesawat dan personel untuk penanganan kebakaran hutan kepada BNPB pada Selasa di Jakarta.
- BNPB belum menerima tawaran tersebut karena masih harus mengkaji kebutuhan lapangan, kondisi cuaca, dan jarak pandang operasional.
- Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali penuh atas operasi penanganan bencana karhutla dan koordinasi lanjutan bersama NADMA Malaysia.
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan ada tawaran bantuan pesawat dari Malaysia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, BNPB belum memastikan untuk menerima tawaran itu karena masih perlu lakukan pengkajian kebutuhan di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, tawaran tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan sebelum diputuskan untuk dikerahkan.
Ia mengungkapkan kalau pemerintah Malaysia menawarkan satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi.
"Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., (Han), dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10)," ungkap Berton kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
BNPB menyatakan, salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat memengaruhi efektivitas operasi udara. Asap tebal dan jarak pandang rendah berpotensi membatasi pelaksanaan pemadaman dari udara.
Berton menyampaikan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pemadaman darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan data operasi per 25 Oktober 2026, pemerintah telah mengerahkan 71.878 personel darat dan 63 armada udara. Armada tersebut terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca.
Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia juga menjajaki kerja sama dalam bidang teknologi, meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla," kata Berton.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri. Pembahasan mencakup kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, hingga prosedur keselamatan penerbangan.
"Seluruh bentuk dukungan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku, dengan kendali operasi tetap berada pada Pemerintah Indonesia," pungkasnya.