REGIONAL:
Suara.com - Aljazair menarik duta besarnya dari Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron mengeluarkan komentar yang dianggap tidak dapat disangkal mengenai negara bekas jajahannya tersebut.
Menyadur France24 Minggu (3/10/2021), harian Prancis Le Monde melaporkan bahwa Macron mengatakan Aljazair diperintah oleh sistem politik-militer.
Emmanuel Macron juga dilaporkan menggambarkan Aljazair memiliki sejarah resmi yang telah ditulis ulang dan tidak didasarkan pada kebenaran.
Le Monde melaporkan bahwa Macron menggambarkan Aljazair menulis ulang sejarahnya berdasarkan pada wacana kebencian terhadap Prancis
Macron juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada elit penguasa.
"Mengikuti pernyataan yang tidak dapat disangkal, yang oleh beberapa sumber Prancis dikaitkan dengan nama (Macron), Aljazair menyatakan penolakan kategorisnya terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya," jelas pernyataan dari kepresidenan Aljazair.
Macron juga berbicara tentang politik Aljazair saat ini dan menyebut Presiden Abdelmajid Tebboune terjebak dalam sistem yang sangat sulit.
"Anda dapat melihat bahwa sistem Aljazair lelah, telah dilemahkan oleh Hirak," jelas Macron, merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang memaksa Tebboune Abdelaziz Bouteflika mundur dari kekuasaan pada 2019.
Ini adalah kedua kalinya Aljazair menarik duta besar dari Prancis. Sebelumnya negara itu juga menarik duta besarnya pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Hirak.
Langkah Aljazair itu terjadi di tengah ketegangan atas keputusan Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
Prancis mengatakan keputusan itu dibuat setelah ketiga negara dianggap tidak melakukan apapun kepada migran ilegalnya.
Kementerian luar negeri Aljazair memanggil duta besar Prancis Francois Gouyette dan menyerahkan protes resmi mengenai keputusan visa.
Aljazair menyebut pengurangan visa tersebut sebagai tindakan yang tidak menguntungkan dan dapat menyebabkan kebingungan dan ambiguitas.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menggambarkan langkah Prancis sebagai tidak dapat dibenarkan.
Presiden Tunisia Kais Saied juga menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Prancis langsung kepada Macron melalui telepon pada Sabtu (2/10/2021).
TERPOPULER