Vaksin Covid: Sertifikat Gambar PM Modi, Apa Gunanya dan Mengapa Disoal?

Siswanto | BBC | Suara.com

Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:11 WIB
Vaksin Covid: Sertifikat Gambar PM Modi, Apa Gunanya dan Mengapa Disoal?
BBC

Suara.com - Pengadilan di Negara Bagian Kerala, India minggu depan akan mendengarkan petisi seorang warga yang menggugat foto Perdana Menteri Narendra Modi pada sertifikat vaksin Covid-19 miliknya.

Laki-laki bernama Peter M itu menginginkan sertifikat vaksin baru yang tidak memuat foto Modi. Sertifikat berfoto Modi itu disebutnya melanggar hak-hak dasarnya.

Peter adalah pegiat hak informasi berusia 62 tahun. Dia merupakan anggota Partai Kongres yang merupakan oposisi utama pemerintahan Modi.

"Dengan meletakkan fotonya di sertifikat saya, dia menyusup ke ruang pribadi warga. Ini tidak konstitusional dan saya meminta perdana menteri yang terhormat untuk segera menghentikan tindakan yang salah dan memalukan ini," kata Peter kepada BBC.

"Itu tidak pantas dalam demokrasi dan sama sekali tidak berguna bagi bangsa atau warga mana pun," tuturnya.

Selain data pribadi pemilik sertifikat vaksin, dokumen yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan India juga memuat foto Modi. Terdapat pula pesan dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal.

Agustus lalu, Wakil Menteri Kesehatan Bharati Pravin Pawar berkata di hadapan parlemen bahwa foto dan kutipan itu dimasukkan "untuk kepentingan publik yang lebih besar" dan untuk mendorong orang menaati protokol kesehatan, termasuk setelah vaksinasi.

Namun Peter menilai warga yang sudah mengikuti program vaksinasi pada dasarnya "sudah yakin akan kegunaannya".

Pesan dalam sertifikat vaksin, menurutnya "seperti berkhotbah kepada orang yang bertobat".

"Modi bukan perdana menteri pertama India dan ini bukan program vaksinasi pertama India. Namun program melawan Covid-19 dan vaksinasi diproyeksikan sebagai pertunjukan satu orang, alat propaganda perdana menteri," kata Peter.

Peter gusar karena dia harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19 di rumah sakit swasta. Dia memilih membayar karena menurutnya terdapat antrian panjang untuk vaksin gratis di rumah sakit milik pemerintah.

"Saya membayar 750 rupee (sekitar Rp140 ribu) untuk setiap dosis vaksin, jadi mengapa foto Modi harus ada di sertifikat saya?" kata Peter.

Pengadilan Tinggi Kerala memberi waktu dua minggu kepada pemerintah federal dan otoritas negara bagian untuk menanggapi keberatan ini.

Dua juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi menolak untuk mengomentari petisi Peter.

Foto Modi pada sertifikat vaksin juga dikritik saingan politiknya. Beberapa negara bagian yang dikuasai oposisi bahkan telah mengganti foto Modi dengan gambar menteri utama atau orang nomor satu di wilayah itu.

Pemimpin senior partai Kongres, Priyanka Gandhi Vadra, menuduh Modi menggunakan vaksin untuk publisitas pribadi.

Mamata Banerjee, pimpinan Negara Bagian Benggala Barat, menyindir bahwa Modi juga harus meletakkan fotonya di akta kematian.

"Bayangkan aku bukan pendukungmu. Aku tidak menyukaimu tapi aku harus membawa sertifikat ini. Apa alasannya? Di mana kebebasan orang?" kata Mamata.

"Kamu mewajibkan fotomu di sertifikat vaksin Covid. Sekarang tempel juga foto itu di akta kematian," tuturnya.

Foto itu juga menyebabkan kebingungan bagi orang India yang bepergian ke luar negeri. Vice News baru-baru ini memberitakan bahwa petugas imigrasi di sejumlah negara, yang tidak mengenal wajah Modi, menuduh beberapa pelancong India melakukan penipuan.

Peter khawatir jika situasi itu dibiarkan, Modi "selanjutnya akan mulai memasang fotonya di sekolah dan sertifikat cuti kuliah anak-anak kita".

Kekhawatiran Peter berakar pada kenyataan bahwa foto Modi terkadang muncul di tempat yang tidak seharusnya.

Baru-baru ini, sebuah iklan pemerintah dengan foto Modi dihapus dari email resmi pengadilan setelah ada keberatan dari Mahkamah Agung.

Kecintaan Modi untuk difoto dan selfie sudah dikenal luas di India. Dia memiliki banyak pengikut di media sosial. Kampanyenya di India selalu dihadiri puluhan ribu orang.

Para pendukung Modi menilai memajang foto perdana menteri pada sertifikat vaksin bukanlah sebuah persoalan. Mereka beralasan, Modi adalah salah satu orang yang paling dikenal di India.

Wajah berjanggut Modi yang melihat ke bawah dari papan reklame dan papan jalanan ditemukan di berbagai tempat di India. Dia juga tersenyum dalam iklan surat kabar satu halaman penuh.

Situs internet sebagian besar kementerian pemerintah pun memasang foto Modi.

Kritikus menyebut India tidak pernah kekurangan pemimpin yang gemar menjual citra diri.

Pada masa lalu, BJP mengkritik partai Kongres, yang dipimpin dinasti Gandhi-Nehru, karena menggunakan nama anggota keluarga mereka sebagai nama ratusan bandara, universitas, penghargaan dan skema kesejahteraan publik.

Sementara itu, Mayawati, ikon masyarakat kelas bawah dalam sistem kasta India sekaligus mantan menteri utama Negara Bagian Uttar Pradesh, terkenal karena membangun patung dirinya. Dia juga dituduh mendorong publik mengkultusnya.

Jayaram Jayalalitha, mantan menteri utama Tamil Nadu, menempatkan wajahnya di warung makanan murah, apotek, dan paket garam.

"Namun Modi membawa obsesi diri ini ke tingkat yang lebih tinggi," kata Nilanjan Mukhopadhyay, jurnalis sekaligus penulis buku biografi Modi.

"Modi adalah anggota RSS [organisasi nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh], yang mengajarkan bahwa organisasi lebih besar dari individu, tapi di bawah kekuasaan Modi, individu menjadi lebih penting daripada organisasi.

"Jika Anda mendengar Modi berbicara, dia tidak mengatakan pemerintah kita, itu selalu pemerintah saya atau pemerintah Modi.

"Dalam pidato publiknya, ada banyak 'saya, saya, diri saya sendiri'. Pada bulan Februari, dia bahkan mengganti nama stadion dengan namanya sendiri," kata Mukhopadhyay.

Mukhopadhyay berkata, Modi telah menggunakan pandemi "sebagai kesempatan besar untuk mempromosikan kultusnya".

"Karena vaksin adalah satu-satunya perlindungan yang tersedia terhadap Covid-19, dengan menempelkan fotonya di sertifikat, dia ingin dilihat sebagai penyelamat rakyat," kata Mukhopadhyay.

"Dia ingin dilihat sebagai wajah manusia dari semacam dewa sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dan keyakinan orang yang kemudian akan diterjemahkan menjadi suara untuknya."

Pengamat politik Dilip Cherian menilai foto Modi pada sertifikat vaksin adalah "pengaburan garis antara apa yang pantas dari sudut pandang partai dengan apa yang normatif dari sudut pandang pemerintah".

"Sertifikat sedang dipersenjatai untuk memenangkan suara," kata Cherian.

"Penekanannya tampaknya pada perolehan suara elektoral, untuk memiliki kendaraan sebanyak mungkin, baik itu sertifikat vaksin atau dokumen untuk skema pemerintah, untuk membawa pesan yang sama," ujar Cherian.

"Keakraban wajah" adalah nilai tambah utama, kata Cherian, karena hari ini identitas partai telah menyatu dengan individu.

"Menempatkan foto Modi di sana adalah bagian dari serangan presisi terhadap pemilih dalam promosi citra individu yang tinggi," tuturnya.

Peter menyebut di situlah masalah yang dia lihat pada penempatan wajah Modi di sertifikat vaksin.

"Dia seorang politikus yang mewakili sebuah partai, dia bertarung dalam pemilihan dan ini memberinya keuntungan yang tidak semestinya atas para pesaingnya. Dan ini harus dihentikan," kata Peter.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kerumunan Maut di Stasiun New Delhi, 18 Nyawa Melayang

Kerumunan Maut di Stasiun New Delhi, 18 Nyawa Melayang

News | Minggu, 16 Februari 2025 | 14:24 WIB

5 Kesepakatan Baru! Indonesia-India Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang

5 Kesepakatan Baru! Indonesia-India Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang

Video | Minggu, 26 Januari 2025 | 16:45 WIB

Prabowo Belajar Langsung dari Modi, Rahasia India Atasi Kemiskinan

Prabowo Belajar Langsung dari Modi, Rahasia India Atasi Kemiskinan

News | Minggu, 26 Januari 2025 | 12:36 WIB

Indonesia-India Teken 5 Kesepakatan Kerja Sama, dari Kesehatan hingga Kecerdasan Buatan

Indonesia-India Teken 5 Kesepakatan Kerja Sama, dari Kesehatan hingga Kecerdasan Buatan

News | Minggu, 26 Januari 2025 | 11:50 WIB

Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke India: Kami Yakin Ini Bermanfaat

Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke India: Kami Yakin Ini Bermanfaat

News | Sabtu, 25 Januari 2025 | 20:05 WIB

Presiden Prabowo Lawatan ke India, Kadin hingga 352 Prajurit TNI Turut Serta

Presiden Prabowo Lawatan ke India, Kadin hingga 352 Prajurit TNI Turut Serta

News | Kamis, 23 Januari 2025 | 18:46 WIB

Perdana Menteri India Kunjungi Kyiv di Tengah Perang Ukraina vs Rusia, Bahas Perdamaian dengan Zelenskyy?

Perdana Menteri India Kunjungi Kyiv di Tengah Perang Ukraina vs Rusia, Bahas Perdamaian dengan Zelenskyy?

News | Jum'at, 23 Agustus 2024 | 09:38 WIB

Duduk di Samping Putin, Perdana Menteri India Bicara Anak Tak Bersalah Dibunuh

Duduk di Samping Putin, Perdana Menteri India Bicara Anak Tak Bersalah Dibunuh

News | Rabu, 10 Juli 2024 | 10:55 WIB

Cara Cek Sertifikat Vaksin Covid-19 usai Viral Kasus AstraZeneca

Cara Cek Sertifikat Vaksin Covid-19 usai Viral Kasus AstraZeneca

Tekno | Minggu, 05 Mei 2024 | 16:55 WIB

India Terapkan UU Diskriminatif! Picu Kemarahan Umat Muslim

India Terapkan UU Diskriminatif! Picu Kemarahan Umat Muslim

News | Kamis, 14 Maret 2024 | 09:18 WIB

Terkini

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB