Infografis
Ini adalah sebuah kritik yang jarang dilakukan oleh seorang menteri luar negeri ASEAN terhadap salah satu prinsip persemakmuran itu.
Saifuddin Abdullah mengatakan, prinsip non-interferensi telah berkontribusi pada ketidakmampuan ASEAN untuk membuat keputusan yang efektif dengan cepat.
Ia lantas mengusulkan langkah menuju kebijakan baru menuju keterlibatan konstruktif, yang disebutnya prinsip "non-indiferen".
Junta militer: bentuk "intervensi asing"
Seorang juru bicara junta militer Myanmar menuduh keputusan ASEAN adalah bentuk "intervensi asing", seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
ASEAN hari Jumat lalu (15/10) mengumumkan keputusan untuk tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing, setelah junta militer menolak mengizinkan utusan khusus ASEAN, Menlu Brunei bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan atas tuduhan manipulasi pemilu.
Myanmar, yang sebagian besar diperintah oleh militer sejak kudeta tahun 1962, telah menjadi duri dalam daging untuk ASEAN sejak negara itu bergabung tahun 1997.
Pemilihan umum tahun 2015 dimenangkan secara besar-besaran oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan memulai era pemerintahan sipil, namun hanya berlangsung singkat setelah militer kembali melancarakan kudeta. hp/gtp (rtr, afp, dpa)
Baca Juga: First Look Hyundai Creta, SUV Ini Bakal Diproduksi Pabrik Pertamanya di ASEAN
