alexametrics

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Partai Ummat Sebut Jokowi Pembohong

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Partai Ummat Sebut Jokowi Pembohong
Presiden Jokowi dalam OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021) [Antara]

"Ini sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat."

Suara.com - Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebut pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim pembohong terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Ridho mengatakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya dengan APBN.

"Ini sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat. Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat," kata Ridho saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).

Ridho meminta Jokowi agar menepati janji untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional

Ridho menyebut kebijakan Jokowi di bidang Infrastruktur ini memang cukup masif tapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kereta api melintas di dekat proyek konstruksi kereta api cepat Jakarta-Bandung di Lembah Teratai, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (8/8/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Kereta api melintas di dekat proyek konstruksi kereta api cepat Jakarta-Bandung di Lembah Teratai, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (8/8/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

"Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.

"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali," sambung Ridho.

Dia berharap Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.

"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis," tutup Ridho.

Baca Juga: Relawan ANIES: Jokowi Jadi Gubernur Jakarta 2 Tahun Bisa Presiden, Apalagi Anies 5 Tahun

Komentar