Suara.com - Partai Ummat menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin proyek strategis nasional.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien.
"Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar," kata Ridho saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Dia menduga Jokowi memiliki kedekatan khusus dengan Luhut, sehingga semua hal diserahkan kepada Jenderal purnawirawan TNI ini.
"Yang kami takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan, ini harusnya jadi concern kita sebagai masyarakat, jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja," ucapnya.
"Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," tegas Ridho.
Diketahui, selain Menko Marinves, Jokowi telah beberapa kali menunjuk Luhut untuk memimpin sejumlah jabatan di proyek strategis nasional.
Mulai dari Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas), wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Kemudian, Luhut juga pernah ditunjuk sebagai menteri ad interim menggantikan sementara posisi Menko Polhukam, Menteri ESDM, Menhub, dan Menteri KKP.
Terbaru, Luhut Binsar ditunjuk untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
TERPOPULER
