REGIONAL:
Suara.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dan alat elektronik dalam penggeledahan perkara korupsi Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA). Dodi dijerat KPK sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur.
Penggeledahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Diantaranya ruang kerja Bupati; Ruang kerja Sekretaris Daerah; dan ruang kerja bagian pengadaan Setda Kab Musi Banyuasin.
Kemudian, lokasi yang disatroni penyidik KPK yaitu di kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Rumah Dinas Bupati; dan Rumah Kediaman dari pihak terkait. Penggeledahan dilakukan pada Jumat (22/10/2021).
"Dari 4 lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi.
Adapun sejumlah bukti ini, kata Ali, akan dianalisa dan disita untuk nantinya dibuka dalam persidangan Dodi Reza Alex Noerdin.
"Bukti-bukti ini kemudian akan dianalisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) dan kawan- kawan," imbuhnya.
Selain Dodi, penyidik KPK turut menetapkan Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (HM), Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (EU), (SUH) dari pihak swasta, dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (IF).
Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp270 juta. Selain itu, tim KPK turut mengamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) senilai Rp1,5 Miliar. Kasus suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Atas perbuatannya, SUH selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Dodi Reza Alex, HM, dan EU, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
TERPOPULER
