Suara.com - Israel pada Jumat (22/10/2021) menunjuk enam kelompok HAM masyarakat sipil Palestina sebagai organisasi teroris dan menuduh mereka menyalurkan bantuan kepada militan. Tuduhan tersebut menuai kritik dari PBB dan Pengawas Hak Asasi Manusia.
Reuters melaporkan Kementerian Pertahanan Israel menuduh kelompok-kelompok HAM tersebut memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP).
PLFP merupakan sebuah faksi sayap kiri bersenjata yang pernah melakukan serangan terhadap Israel.
Kelompok-kelompok tersebut, termasuk organisasi HAM Palestina Addameer dan Al-Haq, diduga memiliki pelanggaran hak oleh Israel dan Otoritas Palestina yang didukung pihak Barat di Tepi Barat yang diduduki.
“Organisasi yang diumumkan menerima sejumlah besar uang dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional menggunakan berbagai pemalsuan dan penipuan,” tuduh Kementerian Pertahanan Israel.
Pengawas Human Rights Watch dan Amnesty International mengatakan penunjukan tersebut memberi wewenang kepada otoritas Israel untuk menutup kantor kelompok-kelompok tersebut, menyita aset mereka, dan menangkap staf mereka di Tepi Barat.
Addameer dan kelompok lainnya, Defense for Children International Palestine, menolak tuduhan tersebut karena tuduhan itu dianggap sebagai upaya Israel untuk melenyapkan masyarakat sipil Palestina.
Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah Palestina mengatakan pihaknya khawatir dengan pengumuman tersebut.
"Undang-undang kontra-terorisme tidak boleh digunakan untuk membatasi hak asasi manusia dan pekerjaan kemanusiaan yang sah," jelas HAM PBB Palestina.
"Penunjukan ini adalah perkembangan terbaru dalam kampanye stigmatisasi yang panjang terhadap organisasi ini dan organisasi lain, merusak kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan penting mereka.”
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan AS sebagai sekutu Israel tidak diberi peringatan sebelumnya tentang langkah itu dan akan melibatkan Israel untuk informasi lebih lanjut tentang dasar penunjukan tersebut.
Price mengatakan, “kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif.”
Tetapi Kementerian Pertahanan Israel berdalih dengan mengatakan, "organisasi-organisasi itu menampilkan diri mereka bertindak untuk tujuan kemanusiaan. Namun, mereka berfungsi sebagai kedok untuk promosi dan pembiayaan Front Populer (PLFP)."
Human Rights Watch dan Amnesty International mengatakan keputusan itu merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan yang mengancam akan menutup pekerjaan organisasi masyarakat sipil paling terkemuka di Palestina.
Penulis: Jacinta Aura Maharani
TERPOPULER
