Korupsi Lahan Munjul, Tiga Petinggi Perusahaan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Kamis, 28 Oktober 2021 | 15:44 WIB
Korupsi Lahan Munjul, Tiga Petinggi Perusahaan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar
ILUSTRASI: Sidang terdakwa Eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul untuk program rumah DP 0 rupiah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021). [Suara.com/Welly]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Singkat cerita, Yoory pun menyampaikan kepada Tommy selaku Direktur PT. AP bahwa Perumda Sarana Jaya akan memperoleh Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program “Rumah DP 0 Rupiah”, yang rencana berlokasi di wilayah Jakarta Timur dengan syarat luas di atas lahan dua hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Lebih lanjut, kata jaksa, PT. AP merupakan perusahaan properti yang biasa membeli tanah dari masyarakat kemudian dijual lagi kepada Sarana Jaya. Sehingga atas informasi dari Yoory, Tommy pun perintahkan Anton Adisaputro selaku Manajer Operasional PT AP untuk mencarikan tanah sebagaimana kriteria yang disampaikan Yoory.

Hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk pembelian lahan munjul antara Yoory dan PT. AP hingga mencapai kesepakatan Rp 152.565.440.000,00 yang ditransfer ke rekening Anja Runtunewe.

"Bahwa uang pembayaran atas tanah Munjul yang diterima di rekening atas nama terdakwa II Anja Runtunewe tersebut, seluruhnya berjumlah Rp 152.565.440.000,00," imbuh jaksa.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REKOMENDASI

TERKINI