REGIONAL:
Ujang mengatakan sudah sejak dulu Fadli Zon memang memiliki DNA sebagai kritikus. Karena itu, sudah seharusnya Gerindra bisa memberikan keleluasaan kepada Fadli untuk tetap mempertahankan jika kritis, kendati posisi Gerindra saat ini berada di koalisi.
Sebab, lanjut Ujang kerugian bakal melanda Prabowo jika terus melarang kritik Fadli Zon dengan memberikan teguran.
"Besar atau kecil akan berpengaruh. Jika terus melarang Fadli Zon maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," ujar Ujang dihubungi, Senin (15/11/2021).
Sikap Prabowo yang menegur Fadli Zon usai mengkritik Presiden Jokowi itu memang patut dipahami. Mengingat posisi Gerindra di koalisi dan Prabowo yang kini menjadi bawahan Jokowi dengan menjabat Menteri Pertahanan.
"Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jerus. Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat," tutur Ujang.
Namun, Ujang menilai sikap Prabowo berlebihan. Ia menyebut sikap kritis itu sudah menjadi hak Fadli Zon selaku anggota DPR dalam melalukan fungsi pengawasan.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang.
Dengan melakukan peneguran terhadap Fadli, Gerindra dinilai memiliki kerisauan soal posisinya di koalisi partai pemerintah. Ujang berujar Gerindra memilih menghindari polemik di koalisi, maka menegur Fadli Zon yang kritis adalah jalan yang dipilih.
"Dampaknya tak akan harmonis hubungan Prabowo dan Gerindra dengan Jokowi. Karena Gerindra dianggap tak paham aturan berkoalisi. Dan dampaknya akan merugikan Jokowi," kata Ujang.
"Dampak itu dihindari oleh Gerindra, dengan cara menegur Fadli Zon," katanya.
TERPOPULER