facebook

Laporkan Luhut dan Erick Thohir, Prima Tagih Janji KPK Ungkap Hasil Kajian soal Bisnis PCR

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
Laporkan Luhut dan Erick Thohir, Prima Tagih Janji KPK Ungkap Hasil Kajian soal Bisnis PCR
Laporkan Luhut dan Erick Thohir, Prima Tagih Janji KPK Ungkap Hasil Kajian soal Bisnis PCR. Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) saat menagih soal laporan dugaan kasus korupsi bisnis tes PCR di KPK. (Suara.com/Wely Hidayat)

"Enggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik."

Suara.com - Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kembali mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/11/2021). Tujuannya mereka mendatangi KPK untuk menagih soal perkembangan laporan kasus dugaan korupsi terkait bisnis tes usap atau Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sebelumnya, Prima telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir ke KPK. Diduga, Luhut dan Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Wakil Ketua Prima Alif Kamal mengaku kedatangannya tidak membawa dokumen tambahan ke KPK. Ia hanya menagih hasil telaah maupun kajian yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi bisnis PCR.

"Enggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik,"kata Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: KPK Korek Aliran Uang Azis Ke Bekas Penyidik Robin dalam Kasus Korupsi Lampung Tengah

Alif menyebut, sebelumnya KPK juga telah menyampaikan pernyataannya akan menindaklanjuti bila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ini. 

"Kemarin kan KPK juga kan sudah menyatakan sikap akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini," ucap Alif.

Alif menyebut menagih perkembangan terkait dugaan korupsi bisnis PCR ini, kata Alif dilakukannya dengan mengirim surat ke bagian persuratan Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Sudah diterima surat kami di bagian persuratan. Semoga tidak lama kami bisa melihat kejelasan soal dugaan bisnis pcr ini," kata Alif.

Ketika menyampaikan surat, Alif mengaku tidak ada pihak KPK yang meminta untuk memberikan data apapun terkait laporannya itu.

Baca Juga: MA Diskon Hukuman Penjara Eks Bupati Lampung Utara, Begini Reaksi KPK

"Belum ada permintaan data atau segala macam," imbuhnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar