alexametrics

Pendekatan Humanis ala KSAD Disebut Bisa Memudahkan Kerja Wapres Ma'ruf di Papua

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Pendekatan Humanis ala KSAD Disebut Bisa Memudahkan Kerja Wapres Ma'ruf di Papua
Wakil Presiden Maruf Amin (Dok. KIP-Setwapres)

Ma'ruf meyakini pernyataan KSAD tersebut memiliki landasan yang cukup kuat.

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambut baik upaya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menghindari penggunaan kekuatan militer untuk mengakhiri konflik di Papua. Pasalnya, pendekatan militer itu malah membuat upaya Ma'ruf dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun provinsi menjadi tidak efektif.

“Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua,”  kata juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi, Senin (29/11/2021).

Menurut Masduki, Ma'ruf meyakini pernyataan KSAD tersebut memiliki landasan yang cukup kuat. Di mana KSAD kemungkinan besar sudah menerima laporan lapangan mengenai situasi keamanan di Papua.

“Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua,” jelasnya.

Baca Juga: 60 Ribu Warga Papua Mengungsi Akibat Perang OPM Vs TNI-Polri, Ini Daftar Lokasi-lokasinya

Di sisi lain, Masduki juga sempat menyampaikan terkait regulasi lembaga khsusus yang menangani pembangunan di Papua. Menurutnya, pemerintah masih terus menggodok lembaga khusus tersebut.

Untuk BP3OK Papua itu bakal terbentuk begitu peraturan presiden (perpres) dikeluarkan paling lambat 15 Februari 2022.

"Nantinya selain Perpres itu, ada satu Perpres dan Keppres pendukung. Termasuk Keppres penunjukkan Wapres sebagai koordinator BP3OK Papua dan Perpres mengenai rencana induk pembangunan Papua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Masduki menuturkan kalau nantinya lembaga terkait pembangunan Papua akan diisi perwakilan kementerian dan pelaksana yang juga melibatkan aktivis dan LSM, termasuk dari kalangan orang asli Papua (OAP). Lembaga itu nantinya akan berkantor di Papua.

“Walaupun diisi orang kementerian, lembaga ini tidak boleh birokratis,” pungkasnya.

Baca Juga: Picu Konflik, Pastor Bernadus: Kehadiran Militer Buat Warga Papua Tak Bisa Tidur Nyenyak

Komentar