Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhenti untuk menyalahkan para pendahulunya.
Hal tersebut disampaikan Irwan berkaitan dengan jawaban Jokowi terhadap kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal Indeks Gini Ekonomi di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Pak Jokowi harus berhenti selalu salahkan pendahulunya," kata Irwan lewat cuitanya di twitter @irwan_fecho seperti dikutip Suara.com, Senin (13/12/2021).
Dalam menjawab Anwar Abbas soal Indeks Gini bidang pertanahan, Jokowi saat ini proses pendistribusian reforma agraria masih berlangsung.
Dia mengemukakan, target pemerintah soal reforma agraria yang sudah dicapai sebanyak 4,3 juta hektar dari 12 juta hektare yang dibagikan.
"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," katanya.
Menanggapi hal itu, Irwan kemudian membandingkan soal izin lahan untuk Hak Guna Usaha pada periode Jokowi dengan apa yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jumlah izin HGU yang terbit dari pelepasan kawasan hutan priode 2015-2021 ada 212 HGU dengan luasan 2.172.714 Ha. Jaman bapak SBY 2005-2014 cuma ada 34 izin HGU dengan luasan 128.239 Ha dari pelepasan kawasan hutan. Menterinya tidak boleh ABS (asal bapak senang)," tutur pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu.
Irwan mengatakan, dengan data tersebut buzzer tidak akan bisa membantah.
Baca Juga: Lembaga Survei ini Beberkan 3 Figur Capres 2024 dari Klaster Menteri, Kader PDIP Teratas
"Buzzerp mana bisa bantah. Dikasih data HGU dari Pelepasan Kawasan Hutan rezim Jokowi untuk dibantah, malah ngasih data hoax Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam & Hutan Tanaman. Nanti saya share bukti bahwa rezim Jokowi banyak nerbitkan izin HPH dan HTI sejak 2005-2021," tuturnya.
