Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) transparan soal aturan karantina bagi warga sepulang perjalanan luar negeri yang kerap berubah-ubah. Apalagi aturan itu mewajibkan karantina di tempat yang disediakan, termasuk hotel.
Ace menyoroti kebijakan karantina yang kerap berubah. Mulai dari kewajiban karantina 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan sekarang menjadi 10 hari.
Ace memandang perlu ada penjelasan secara saintifik terkait alasan karantina dengan waktu tertentu bagi pelaku perjalanan luar negeri. Dengan penjelasan secara saintifik, Ace menilai lama waktu karantina yang kerap berubah akan dapat diterima masyarakat.
"Karena kita juga tidak ingin bahwa Indonesia menjadi tepat persebaran Covid-19 dengan berbagai macam varian termasuk varian Omicron. Kenapa pak? Satu hari (karantina saja pasti akan berpengaruh terhadap nasib rakyat," kata Ace di rapat Komisi VIII dengan BNPB, Senin (13/12/2021).
Terlebih menyoal tempat-tenpat karantina di hotel. Di mana karantina itu mengharuskan masyarakat mengeluarkan kocek pribadi yang tidak sedikit. Hal ini yang kemudian disorot Ace.
"Yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis. Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan pak Rp24 juta, Rp24 juta pak 10 hari paket karantina di hotel," kata Ace.
Bukan soal besaran biaya karantina di hotel, persoalan masih ditambah dengan kondisi hotel yang disebut Ace kerap penuh. Itu pula yang menjadi kesulitan bagi masyarkaat pelaku perjalanan luar negeri yang ingin menjalani karantina.
"Saya kira ini jangan sampai menimbulkan persepsi yang kemudian masyarakat menjadi bertanya-tanya. Walaupun secara ekonomi juga bagus untuk hidupnya hunian hotel, tapi kan buat rakyatnya jadi terjepit pak," ujar Ace.
Menanggapi Ace, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberi jawaban ihwal aturan lama waktu karantina yang berubah-ubah. Menurut dia, aturan itu sudah berdasarkan keputusan para menteri.
Baca Juga: Soal Potensi Banjir Saat Nataru, BNPB Minta Gubernur Hingga Lurah Paham Tugas
"Kenapa 10 hari ini? Ini bukan keputusan kepala BNPB pak walapun kami kasatgas. Jadi ini kami akan angkat ke pimpinan atas. Karena penentuan 10 hari ini berdasarkan keputusan para menteri kami kastagas hanya menjalankan saja," ujar Suharyanto.
