Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah kembali inkonsisten dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan pandemi. Mulai dari pembatalan penerapan PPKM 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (2022) hingga karantina.
Mufida menyoroti pemberlakuan waktu karantina yang berubah-ubah, dari sebelumnya 3 hari, 7 hari, 10 hari dan 14 hari bagi kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri.
Ia megatakan sikap pemerintah yang inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan membuat bingung publik. Apalagi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri itu memberatkan dari segi biaya. Di mana, masyarakat yang diwajibkan karantina di hotel atau tempat-tempat yang disediakan harus merogoh kocek hingga puluhan juga.
"Tarif paling murah dari PHRI 8 jutaan hingga bisa 25 jutaan untuk karantina mandiri ini. Tentu jumlah ini cukup memberatkan bagi masyarakat," kata Mufida kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Mufida mempertanyakan efektivitas dari penerapan karantina dengan waktu 10 sampai 14 hari. Ia mempertanyakan apakah pengambilan kebijakan itu sudah berbasis sains dengan masukan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemolog, virolog dan ahli terkait lainnya.
"Berubahnya kan cepat dari 3 hari, 7 hari, 10 hari dan 14 hari. Apa masukan dari para ahli tentang lama karantina ini? pertimbangan sains dan ahli kesehatan harus didahulukan," kata Mufida.
Mufida mengatakan kebijakan karantina jangan sampai menimbulkan penilaian publik bahwa pemerintah sedang berbisnis tempat penginapan setelah publik mempertanyakan terkait bisnis PCR.
"Ini pertanyaan yang harus dijawab karena memang berat bagi masyarakat umum dari segi biaya. Belum lagi di negara kedatangan juga harus melakukan karantina. Dari segi waktu dan biaya tentu sangat tidak efektif. Jangan sampai muncul dugaan kembali pertimbangannya ekonomi semata bukan kesehatan," sebut Mufida.
Ia pun meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan batas waktu karantina mandiri yang berbasis saintifik.
TERPOPULER
