-
Warga Positif Corona Bisa Tetap Isoman Di Rumah, Legislator PKS: Asal Pemerintah Jamin Tak Biarkan Pasien Tanpa Obat
"Isoman bisa dilakukan dengan syarat pemerintah tetap memenuhi hak kesehatan masyarakat. Jadi dijamin tidak dilepaskan begitu saja," kata Mufida
Selengkapnya -
Kado Pahit Awal Tahun 2022 Buat Ibu Rumah Tangga
Menurut dia hal itu menjadi kabar buruk bagi ibu rumah tangga yang selama pandemi terhimpit berbagai masalah ekonomi.
Selengkapnya -
Inkonsistensi Pemerintah Bikin Bingung, PKS Sorot Waktu dan Biaya Mahal Karantina
"Tarif paling murah dari PHRI 8 jutaan hingga bisa 25 jutaan untuk karantina mandiri ini. Tentu jumlah ini cukup memberatkan bagi masyarakat."
Selengkapnya -
Jangan Sepihak, Anggota DPR Harap Kemnaker Pertimbangkan Kenaikan UMP 2022
Menurut Kurniasih, pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan harus bersama-sama mencari titik tengah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Selengkapnya -
PKS Ungkit Visi Misi Jokowi: Semangat Kemandirian Vaksin Jangan Dikalahkan Agenda Asing
"Jangan sampai semangat kemandirian vaksin lewat vaksin Merah Putih dikalahkan agenda investasi dari luar negeri..."
Selengkapnya -
Jokowi Bikin Vaksin Berbayar, DPR: Kami Beri Catatan, Pemerintah Suka Ubah Regulasi
"...Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar."
Selengkapnya -
Sebut Pemerintah Impor Kasus Covid Lewat Kedatangan WNA, Legislator PKS: Kasihan Rakyat
"...Namun ini WNA tiba di Indonesia dan ini benar-benar menghilangkan nilai kemanusiaan, ujar Mufida.
Selengkapnya -
Pemerintah Akan Bebankan Biaya Isolasi Mandiri ke Pemda, PKS: Tambah Beban Daerah
Ke depannya, biaya isoman pasien COVID-19 di tempat penginapan dilimpahkan bebannya ke pemerintah daerah.
Selengkapnya -
Jadi Perhatian DPR, Kebijakan THR Dicicil Tahun Ini Perlu Dievaluasi
Menurut Kurniasih Mufidayati, dirinya tak setuju dan menginginkan agar rencana itu dapat dievaluasi.
Selengkapnya -
Lembaga Negara Diingatkan Jangan Sampai Keliru Tafsirkan UU Ciptaker
Mufida mempertanyakan kenapa bahan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan tidak segera dibagikan kepada anggota DPR dan publik.
Selengkapnya -
Heran Tiba-tiba Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Masuk RUU Ciptaker
Selesaikan dulu pekerjaan rumah peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017."
Selengkapnya -
Pemerintah Diingatkan Soal RUU Ciptaker, Anggota DPR: Pekerja Masih Menolak
Baiknya DPR menunda dulu pembahasan RUU Cipta Kerja , apalagi di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, kata Mufida.
Selengkapnya -
Jangan PHP Produksi Vaksin Covid-19 Biar Publik Nggak Makin Bingung
Ia mengingatkan agar rakyat tidak dibuat bingung dan diberikan janji yang belum jelas tentang vaksin Covid-19.
Selengkapnya -
Pidato Jokowi Soal Tanggulangi Covid-19 Diharapkan Jangan Cuma Retorika
Optimisme yang disampaikan Jokowi harus diikuti dengan langkah konkret. Kenapa?
Selengkapnya