facebook

Bikin Rakyat Bingung dan Perlebar Ketimpangan, Koalisi Sipil Tolak Vaksin Booster Berbayar

Agung Sandy Lesmana | Stephanus Aranditio
Bikin Rakyat Bingung dan Perlebar Ketimpangan, Koalisi Sipil Tolak Vaksin Booster Berbayar
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 di Riau (Riau Online)

"Koalisi meminta pemerintah tidak membuat bingung warga dengan narasi booster berbayar dan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada warga rentan," ucapnya.

Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CISDI, PUSKAPA, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia meminta pemerintah meniadakan kebijakan vaksin dosis ketiga atau booster berbayar.

Mereka menilai saat pasokan vaksin dan kapasitas vaccine delivery terbatas, kebijakan booster berbayar berisiko memperburuk ketimpangan vaksinasi dan mengalihkan pasokan dari meratanya dua dosis pertama atau vaksinasi primer.

"Kami meminta pemerintah tidak menggulirkan program booster berbayar karena akan memperlebar jurang ketimpangan akses vaksin," tulis koalisi dalam keteranganya, Senin (20/12/2021).

Koalisi ini mendorong pemerintah untuk jangkauan vaksinasi pada seluruh masyarakat, terutama bagi warga yang paling rentan dengan memobilisasi pelayanan kesehatan primer

Baca Juga: Polda Riau Terus Genjot Vaksinasi, Upaya Capai Herd Immunity

Puskesmas dinilai mampu menguatkan kapasitas kesehatan di level komunitas, termasuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mendapatkan vaksin.

Pemerintah juga diminta untuk cepat mengejar capaian 70-80 persen cakupan vaksin dosis lengkap, dan mempercepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan sebelum memulai vaksin booster.

"Koalisi meminta pemerintah tidak membuat bingung warga dengan narasi booster berbayar dan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada warga rentan," ucapnya.

Selain itu, publik saat ini masih kesulitan mengakses informasi terkait stok, masa berlaku, hingga jenis vaksin yang tersedia di daerahnya.

"Koalisi mendesak transparansi kebijakan vaksinasi nasional yang terdiri dari data hingga proses pengadaan, distribusi vaksin ke pemerintah provinsi kabupaten dan kota, dan penyaluran ke individu atau kelompok penerima," sambung koalisi.

Baca Juga: Tipis, Vaksinasi Covid-19 Kabupaten PPU Naik 0,02 Persen Pada Minggu Kemarin

Diketahui, Pemerintah telah menyuntikkan 149,617,605 dosis (71.84 persen) vaksin pertama dan 105,558,259 dosis (50.68 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kelompok lansia yang sudah divaksin dosis pertama baru sebanyak 12.745.677 orang atau 59,14 persen dan dosis kedua baru sebanyak 8.292.187 orang atau 38,47 persen, dari total 21.553.118 target lansia yang harus divaksinasi.

Komentar