Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar mintak (BBM) dengan RON tinggi. Imbasnya, Pertamina kini berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite yang memiliki RON terendah.
Menurut Mulyanto, Pertamina seharusnya mempertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu (26/12/2021).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan masalah ekonominya akibat pandemi Covid-19.
Mulyanto mengatakan, rencana penghapusan premium dan pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi dinilai masih sulit dampakd dari pandemi.
"Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut? ucap Mulyanto.
Bukan hanya memikirkan rencana penghapusan premium dan pertalite. Pemerintah dianggap perlu mencari solusi lain untuk menyediakan BBM dengan harga terjangkau untuk dibeli masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasi.
"Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat," katanya.
Diketahui pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di SPBU.
Baca Juga: Kilang Tetap Produksi, Pertamina Jamin Pasokan BBM-LPG Ke Masyarakat Aman Selama Nataru
Hal ini menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi.
Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di angka 88.
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
