Jokowi: Penyelenggara Pelayanan publik Tidak Bisa Bekerja Biasa Saja, Ubah Cara Berpikir

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kata dia, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang Baik.

Namun sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat memberikan persepsi yang buruk.

"Pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara," ujar Jokowi dalam arahannya di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 di Youtube Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).

Jokowi menekankan, penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik.

Hal itu karena tuntutan masyarakat terus meningkat, sehingga tak akan ada toleransi bagi pelayanan yang berbelit-belit dan pelayanan yang tidak responsif.

"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," ucap dia.

Karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua tak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan. Pasalnya kata Jokowi situasi terus berubah.

"Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, harus segera mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi menuturkan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Sebab, pelayanan publik memerlukan komitmen, upaya bersama, sinergitas antar lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja serta mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

Jokowi menyebut di masa pandemi, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan, digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.

"Upaya upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi," ujar Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan.

Ia pun mengapresiasi Ombudsman yang melakukan penilaian kepatuhan di dalam memperoleh pelayanann publik yang berkualitas.

"Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat.