Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum saksi dari pihak swasta Lukman Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan perkara korupsi barang dan jasa serta pencucian uang Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid. Kekinian Abdul Wahid sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sedianya Lukman Hakim diperiksa penyidik antirasuah pada Rabu (29/12/2021) kemarin. Namun, Lukman tak penuhi panggilan penyidik antirasuah tanpa memberikan alasan.
"Tidak hadir dengan tanpa disertai konfirmasi alasan ketidak hadirannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (30/12/2021).
Ali menyebut tim penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Lukman. Diharapkan Lukman hadir untuk dimintai keterangan yang diketahuinya terkait kasus korupsi di Kabupaten HSU.
"KPK mengingatkan saksi untuk memenuhi panggilan tim Penyidik, selanjutnya dan surat panggilan akan segera dikirimkan kembali," imbuhnya.
Sebelumnya KPK telah kembali menetapkan Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pencucian uang. Tim penyidik menemukan bukti permulaan cukup dalam mengusut perkara suap yang sebelumnya sudah menjerat Abdul sebagai tersangka.
"KPK kembali menetapkan tersangka AW (Abdul Wahid) sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Ali, kemarin
Kasus Lama Abdul Wahid
Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka kasus suap. Diduga, Abdul Wahid mendapatkan uang mencapai belasan miliar rupiah dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Baca Juga: Kejaksaan Telisik Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Kemenkop Rp25 Miliar
Salah satunya Abdul mendapatkan uang suap dari perantara Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki yang kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka.
