Suara.com - Pansus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara, menargetkan pengambilan keputusan tingkat I pengesahan RUU IKN selesai pada malam ini, Senin (17/1/2022). Karena itu, Pansus mengebut pembahasan di rapat panja bersama pemerintah dan DPD sepanjang hari ini.
"Ya pokoknya semua yang ada di UU akan kita upayakan selesai hari ini di panja, terus nanti rencana malam kita pansus rapat kerja dengan pemerintah," kata Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa mengatakan, pengambilan keputusan tingkat pertama tidak dipaksakan selesai hari ini.
Kata dia, Pansus akan melihat lebih dulu dinamika yang ada saat di pembahasan.
"Jadi kalau misalnya pembahasannya relatif lancar, tidak ada masalah, selesai nanti sore, malam kita bisa langsung rapat kerja dengan pemerintah. Tapi kalau misalnya pembahasannya belum selesai, ya nanti kita tunggu dilanjutkan lagi. Jadi belum bisa diambil keputusan tingkat pertama," tutur Saan.
Sebelumnya, Doli menargetkan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (18/1).
Adapun target pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang disampaikan Doli usai memastikan kunjungan Pansus ke Kalimantan Timur pada Jumat besok. Doli juga memastikan akhir pekannya, Pansus berencana mengunjungi kawasan BSD dan Alam Sutera.
"Nanti Senin kita bahas lebih panjang. Mudah-mudahan malam itu raker selesai, sudah. Insyallah paripurna tanggal 18 (Januari)," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Doli mengatakan bahwa pembahasan terkait RUU IKN sudah ada kemajuan. Karena itu Pansus berani mengkebut pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang pada Selasa pekan depan.
"Kan ini kan sudah on progress sesuai dengan rencana kita. Jadi sudah masuk ke timus, timsin, segala macam. Sampai sejauh ini sesuai dengan agenda yang sudah kita sepakati dari awal di pansus," kata Doli.
"Nah Minggu depan kita sudah mudah-mudahan bisa sudah masuk laporan panja ke pansus dan kemduaian keputusan tingkat I melalui raker pansus dengan beberapa menteri yang itu kemudian sudah bisa masuk paripurna," imbuh Doli.
TERPOPULER
