facebook

Rajin OTT Bupati / Wali Kota, Langkah Pencegahan KPK di Daerah jadi Pertanyaan DPR

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
Rajin OTT Bupati / Wali Kota, Langkah Pencegahan KPK di Daerah jadi Pertanyaan DPR
Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa. (tangkap layar)

Supriansa mengapresiasi KPK atas langkah pencegahan yang sudah mereka lakukan.

Suara.com - Sejumlah kepala daerah bupati/ wali kota terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun. Namun banyaknya aksi penindakan itu menjadi pertanyaan tersendiri untuk KPK terkait dengan langkah pencegahan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa menanyakan kepada pimpinan KPK di dalam rapat kerja terkait langkah pencegahan. Ia menanyakan sudah seberapa kencang uapaya pencegahan dan penyuluhan yang dilakukan.

"Setiap ada OTT yang ada di pikiran kita adalah seberapa kencang kawan-kawan di KPK melakukan upaya pencegahan di daerah itu. Sudah adakah penyuluhan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bagaimana bentuk penyuluhannya," tanya Supriansa, Rabu (26/1/2022).

Langkah pencegahan KPK juga dipertanyakan, terutama di daerah-daerah yang kekinian kepala daerahnya terkena OTT.

Baca Juga: Rekrut 61 Jaksa Baru dan Segera Dilantik, Ketua KPK Firli Ngaku Kewalahan Selesaikan Perkara karena Kurang Personel

"Apakah di daerah yang ditangkap OTT ini adalah daerah itu yang belum disentuh pencegahan upaya pencegahan yang dilakukan oleh kawan kawan KPK? Itu yang kami dalami dan menjadi pertanyaan pula," ujar Supriansa.

Di sisi lain, Supriansa mengapresiasi KPK atas langkah pencegahan yang sudah mereka lakukan.

Supriansa menuturkan, KPK juga turun langsung melakukan langkah pendekatan pencegahan kepada para pejabat serta bupati/wali kota yang ada di seluruh Indonesia.

Namun di sisi lainnya lagi, Supriansa menanyakan sudah sejauh mana langkah-langkah tersbeut dilakukan.

"Sudah berapa persen yang sudah tersentuh, sudah berapa persen yang belum tersentuh sehingga mengawali tahun baru ini luar biasa menerut saya KPK telah membuktikan indepedensinya dalam penegakkan hukum bisa meringkus beberapa kepala kepala daerah yang ada di Indonesia ini," tandasnya.

Baca Juga: Kembangkan Kasus Suap Eks Bupati Tulungagung, KPK Tetapkan Tersangka Baru

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar