Disebut Kriminalisasi Aktivis, Luhut Mestinya Balas Haris Azhar dan Fatia KontraS Lewat Riset, Bukan ke Polisi

Agung Sandy Lesmana, Yosea Arga Pramudita

Kamis, 27 Januari 2022 | 15:36 WIB
Disebut Kriminalisasi Aktivis, Luhut Mestinya Balas Haris Azhar dan Fatia KontraS Lewat Riset, Bukan ke Polisi
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan [Foto: ANTARA]

Suara.com - Tim Advokasi Bersihkan Indonesia pada hari ini, Kamis (27/1/2022) melayangkan permohonan rekomendasi penghentian perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus yang menjerat dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Kriminalisasi itu berkaitan dengan laporan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyusul hasil riset soal dugaan konflik kepentingan bisnis di Papua.

Andi Muhammad Rizaldi selaku perwakilan tim advokasi berpendapat, seharusnya Luhut selaku pejabat negara tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian atas kritik yang disampaikan kedua aktivis tersebut.  Alangkah etis jika kajian dari sejumlah organisasi sipil bertajuk  "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Intan Jaya" dibalas dengan riset atau kajian ilmiah.

"Kami selalu sampaikan kalau anda (Luhut) menganggap tulisan itu tidak benar, silakan dibantah dengan tulisan juga yang modelnya seperti penelitan itu," ucap Andi di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Tim kuasa hukum Fatia dan Haris Azhar. (Suara.com/Arga)
Tim kuasa hukum Fatia dan Haris Azhar. (Suara.com/Arga)

Andi mengatakan, kasus yang menjerat kliennya dan Haris bisa dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan atau sebagai bentuk kriminalisasi. Atas hal itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengajukan surat permohonan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Menurut Andi, apa yang dilakukan Fatia dan Haris dijamin menurut instrumen hukum dan juga dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, kajian yang disampaikan mereka berdua merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam memantau jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Minta Laporan Luhut Disetop Polisi

Dalam surat permohonan itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga menyampaikan bahwa secara hukum, kasus yang menjeraf Fatia dan Haris tidak layak untuk dilanjutkan. Sebab, tidak ditemukan peristiwa pidana di dalamnya.

"Kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak ada peristiwa pidana sama sekali dalam kasus ini," sambungnya.

Muhammad Al Ayyubi Harahap, selaku kuasa Hukum Haris Azhar menambahkan, isi surat permohonan itu juga berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat yang masuk dalam bagian hak asasi manusia.

baca juga
Haris Azhar (tengah) dan Fatia Maulidiyanti (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/1/2022). [ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat]
Haris Azhar (tengah) dan Fatia Maulidiyanti (kiri). [ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat]

Artinya, hasil riset yang disampaikan Fatia dan Haris merupakan bagian dari partisipasi publik untuk kemajuan hak asasi manusia. Poin selanjutnya, karena Fatia dan Haris adalah pembela hak asasi manusia. Artinya, secara undang-undang mereka berdua dilindungi baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional.

"Bahwa mereka dilindungi, substansi yang mereka bahas di video itu berlandas pada hasil kajian yang dimana substansinya adalah membahas tentang hak asasi manusia di wilayah Papua," papar Al Ayyubi.

Atas proses hukum yang kekinian sedang berjalan, Al Ayyubi menilai jika prosesnya terkesan dipaksakan. Dengan kata lain, ini merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hukum, khususnya soal Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Yang di mana salah satu unsur di SKB itu adalah kejaksaan. Nah isinya kan begini penafsiran terhadap pasal di UU ITE itu di Pasal 27 ayat 3. Seingat saya isinya adalah itu bukan peristiwa pidana. Jika apabila itu adalah pendapat, kritik, hasil evaluasi yang memiliki kebenaran juga," pungkas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anggap Tak Ada Indikasi Pidana, Pengacara Haris-Fatia Minta Kejati DKI Keluarkan Surat ke Polisi Setop Laporan Luhut

Anggap Tak Ada Indikasi Pidana, Pengacara Haris-Fatia Minta Kejati DKI Keluarkan Surat ke Polisi Setop Laporan Luhut

News | Kamis, 27 Januari 2022 | 14:14 WIB

Sambangi Kejati DKI, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia Minta Kasus Kriminalisasi Fatia dan Haris Azhar Dihentikan

Sambangi Kejati DKI, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia Minta Kasus Kriminalisasi Fatia dan Haris Azhar Dihentikan

News | Kamis, 27 Januari 2022 | 14:07 WIB

Kuasa Hukum Fatia dan Haris Azhar Ajukan Permohonan Rekomendasi Penghentian Perkara

Kuasa Hukum Fatia dan Haris Azhar Ajukan Permohonan Rekomendasi Penghentian Perkara

Lampung | Kamis, 27 Januari 2022 | 13:36 WIB

Minta Rekomendasi Ke Kejati Agar Kasus Fatia Dan Haris Azhar Dihentikan, Tim Advokasi: Seharusnya Kedepankan Mediasi

Minta Rekomendasi Ke Kejati Agar Kasus Fatia Dan Haris Azhar Dihentikan, Tim Advokasi: Seharusnya Kedepankan Mediasi

News | Kamis, 27 Januari 2022 | 13:33 WIB

Terkini

Simulasi UMP 38 Provinsi 2027: Cek Provinsi Kenaikan Tertinggi dan Terendah

Simulasi UMP 38 Provinsi 2027: Cek Provinsi Kenaikan Tertinggi dan Terendah

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 13:10 WIB

Makan Buah dan Sayur Berwarna-warni, Ini Manfaatnya untuk Kesehatan Jantung hingga Otak

Makan Buah dan Sayur Berwarna-warni, Ini Manfaatnya untuk Kesehatan Jantung hingga Otak

Sumut | Kamis, 19 November 2026 | 13:08 WIB

Screen Time Anak Tembus 7,3 Jam Sehari, Kemendikdasmen Khawatir Interaksi Sosial Menurun

Screen Time Anak Tembus 7,3 Jam Sehari, Kemendikdasmen Khawatir Interaksi Sosial Menurun

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:08 WIB

Sambutan China untuk Presiden Prabowo dan PM Jepang Jomplang, Ada Apa?

Sambutan China untuk Presiden Prabowo dan PM Jepang Jomplang, Ada Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:05 WIB

Cara Mematikan Download Otomatis WhatsApp agar Memori HP Tidak Cepat Penuh

Cara Mematikan Download Otomatis WhatsApp agar Memori HP Tidak Cepat Penuh

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 13:05 WIB

Rutin Konsumsi Makanan Kaya Kalium Bisa Bantu Turunkan Tekanan Darah, Ini Penjelasannya

Rutin Konsumsi Makanan Kaya Kalium Bisa Bantu Turunkan Tekanan Darah, Ini Penjelasannya

Sumut | Kamis, 19 November 2026 | 13:04 WIB

4 Material Ini Bikin Furnitur Lebih Awet Bertahun-tahun, Jangan Salah Pilih!

4 Material Ini Bikin Furnitur Lebih Awet Bertahun-tahun, Jangan Salah Pilih!

Sumut | Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Siropen Telasih: Jejak Sejarah Kolonial di Industri Minuman Kota Pahlawan

Siropen Telasih: Jejak Sejarah Kolonial di Industri Minuman Kota Pahlawan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Update Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu, Begini Kata ESDM

Update Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu, Begini Kata ESDM

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:53 WIB

Bakal Bikin Kapok! Dasco Sebut Harta Bandar Judol Kini Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

Bakal Bikin Kapok! Dasco Sebut Harta Bandar Judol Kini Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:53 WIB

×