Nasib Jakarta Setelah Status Ibu Kota Negara Dicabut

Suara.com - Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah disahkan DPR.

Setelah status ibu kota negara dicabut, bagaimana nasib Jakarta?

Jakarta akan tetap menjadi simpul sosial, budaya, dan peradaban, kata Anies Baswedan yang saat ini menjabat gubernur Jakarta.

"Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa karena itu kenapa kesetaraan jadi penting, kenapa keadilan jadi penting, karena semua yang datang ke kota ini harus mendapatkan itu," kata Anies, Jumat (28/1/2022).

Anies berharap hal itu dijaga dan terus diperkuat.

Anies mengatakan  akan mengajak berbagai pihak untuk membahasnya.

Dia berharap walaupun Jakarta nanti tidak berstatus ibu kota negara, nilai positif yang sudah terbangun selama ini tetap dilestarikan.

"Nah ini yang saya ingin garisbawahi bagaimana mengaturnya kedepan mungkin bisa bahas bersama," kata Anies.

Demikian pula harapan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria, Jakarta tetap eksis dan semakin maju.

"Tidak perlu khawatir, kita pastikan sekalipun Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota, tapi Jakarta nanti akan tetap hadir, eksis, dan tetap maju, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi," kata Riza, Senin (25/1/2022).

Riza mengatakan Jakarta akan tetap menjadi sentra pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

"Jakarta harus menjadi pusat. Pusat pemerintahan berubah ke Kalimantan Timur, tapi Jakarta harus menjadi pusat perekonomian, pusat pendidikan,dan pusat kesehatan," kata Riza.

Sekalipun nanti Presiden berpindah kantor dari Jalan Medan Merdeka ke istana baru di Kalimantan Timur, lembaga legislatif yang sekarang berada di Senayan, nanti pun berpindah, semua struktur kementerian/lembaga tingkat pusat juga berpindah, kata Riza "Jakarta tetap terdepan, karena memiliki fasilitas yang sangat memadai di Republik yang kita cintai."

Mengenai kemacetan lalu lintas, Riza berharap setelah ibu kota negara berpindah, sejumlah permasalahan akut di Jakarta berkurang.

"Mudah-mudahan macetnya semakin berkurang, genangan banjirnya semakin berkurang, udaranya semakin bersih, dan gedung-gedung semakin tertata. Karena sebagian warga Jakarta berpindah ke Kalimantan Timur, khususnya bapak-bapak sebagai PNS/ASN, itu berpindah di tingkat pusat," kata Riza.

Nantinya yang bekerja di Jakarta hanya aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jakarta.

"ASN DKI tetap di sini, yang di Balai Kota sampai di tingkat kelurahan tetap berada di Jakarta," kata Riza.

Sementara itu menurut Anies, meskipun mayoritas aktivitas ASN berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, soal kemacetan, dia memperkirakan masih akan tetap terjadi.

Selama ini kontribusi sektor pemerintahan pada kemacetan di Jakarta hanya sekitar tujuh persen. Paling banyak, kemacetan disumbang sektor usaha dan rumah tangga.

"Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ujar Anies.

Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia mengatakan nanti Jakarta akan tetap memiliki kekhususan dengan mempertimbangkan sejarah dan kontribusinya kepada negara.

"Kami juga kemarin dari awal juga sempat menyinggung ya soal status Jakarta setelah pemindahan ini. Semua hampir sepakat bahwa kita juga harus tetap memberikan kekhususan kepada Jakarta. Tapi tidak lagi khusus ibu kota ya kan," ujar Doli di DPR, Selasa (18/1/2022).

Soal kekhususan Jakarta masih akan dibahas lebih lanjut.

Doli kemudian merujuk pada pengalaman negara lain yang sukses memindahkan ibu kota mereka.

"Nah tinggal kekhususannya kayak apa, ya mungkin kalau belajar dari pengalaman-pengalaman di negara lain, misalnya di Amerika dari New York ke Washington DC, New York kemudian berkembang menjadi kota bisnis, mungkin bisa saja jadi seperti itu, bisa jadi begitu," ujar Doli.

"Misalnya dari Melbourne ke Canberra, Melbourne kan dikenal sekarang sebagai kota pendidikan, kita enggak tahu."  [rangkuman laporan Suara.com]