Nantinya yang bekerja di Jakarta hanya aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jakarta.
"ASN DKI tetap di sini, yang di Balai Kota sampai di tingkat kelurahan tetap berada di Jakarta," kata Riza.
Sementara itu menurut Anies, meskipun mayoritas aktivitas ASN berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, soal kemacetan, dia memperkirakan masih akan tetap terjadi.
Selama ini kontribusi sektor pemerintahan pada kemacetan di Jakarta hanya sekitar tujuh persen. Paling banyak, kemacetan disumbang sektor usaha dan rumah tangga.
"Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ujar Anies.
Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia mengatakan nanti Jakarta akan tetap memiliki kekhususan dengan mempertimbangkan sejarah dan kontribusinya kepada negara.
"Kami juga kemarin dari awal juga sempat menyinggung ya soal status Jakarta setelah pemindahan ini. Semua hampir sepakat bahwa kita juga harus tetap memberikan kekhususan kepada Jakarta. Tapi tidak lagi khusus ibu kota ya kan," ujar Doli di DPR, Selasa (18/1/2022).
Soal kekhususan Jakarta masih akan dibahas lebih lanjut.
Doli kemudian merujuk pada pengalaman negara lain yang sukses memindahkan ibu kota mereka.
Baca Juga: Resmi, Istana Presiden Terima Draf UU Ibu Kota Negara Nusantara
"Nah tinggal kekhususannya kayak apa, ya mungkin kalau belajar dari pengalaman-pengalaman di negara lain, misalnya di Amerika dari New York ke Washington DC, New York kemudian berkembang menjadi kota bisnis, mungkin bisa saja jadi seperti itu, bisa jadi begitu," ujar Doli.
"Misalnya dari Melbourne ke Canberra, Melbourne kan dikenal sekarang sebagai kota pendidikan, kita enggak tahu." [rangkuman laporan Suara.com]
