- Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi Presiden Prabowo telah mengetahui desakan MUI untuk keluar dari Board of Peace (BoP).
- MUI mendesak pemerintah menarik keanggotaan Indonesia dari BoP karena dianggap tidak efektif bagi kemerdekaan Palestina.
- Desakan ini muncul menyusul memanasnya konflik Timur Tengah serta kebijakan Amerika Serikat yang dinilai kontra-produktif.
Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara terkait desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah.
Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui adanya dorongan tersebut dari sejumlah pihak di dalam negeri.
“Ya saya kira presiden sudah tahu,” ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo menyimak dengan seksama berbagai pandangan yang berkembang terkait situasi geopolitik, termasuk masukan dari MUI mengenai posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut.
“Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini dan dia akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca semua pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat,” kata Muzani.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan secara matang setiap langkah yang diambil, dengan tetap memperhatikan dinamika kawasan serta aspirasi masyarakat Indonesia.
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP mencuat setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu perdebatan mengenai posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional yang berkaitan dengan isu perdamaian global tersebut.
Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) tersebut tertuang dalam Tausiyah MUI bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026.
Dokumen itu ditandatangani Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.
Baca Juga: Misi Damai Prabowo untuk AS-Israel-Iran Dinilai Terlalu Ambisius
Dalam tausiyah yang diterbitkan pada Minggu, 1 Maret 2026, MUI menyoroti peran Amerika Serikat yang dinilai memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian.
MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut benar-benar diarahkan untuk mewujudkan perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang dinilai timpang dan berpotensi mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian pernyataan MUI dalam tausiyah tersebut.
MUI juga menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertolak belakang dengan semangat perdamaian. Dalam pandangan MUI, Presiden Trump justru melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran. Langkah tersebut dinilai berpotensi memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.
