Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu!

Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir

Minggu, 30 Januari 2022 | 16:29 WIB
Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu!
Logo Indonesia Corruption Watch (ICW). Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu! [Suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2021 dari 37 ke 38 merupakan kenaikan yang semu. Sebab, kenaikan ini banyak dikontribusikan oleh aspek deregulasi ekonomi yang justru berimpliaksi negatif terhadap masyarakat.

Menurutnya, regresi demokrasi di Indonesia berkaitan besar terhadap skor IPK Indonesia yang stagnan bahkan menurun di beberapa aspek.

"Regresi demokrasi kita itu berkelindan juga dengan apa yang terefleksikan CPI kemarin. meskipun CPI kami naik dari 37 ke 38. Bagi ICW, kami melihat ini adalah kenaikan yang semu karena dikontribusikan oleh aspek-aspek deregulasi ekonomi, yang kebijakan ini punya implikasi yang serius terhadap sektor masyarakat luas," kata Adnan dalam diskusi yang disiarkan lewat akun YouTube Sahabat ICW, Minggu (30/1/2022).

"Misalnya Omnibus Law itu kan dipuja oleh banyak investor, akan tetapi implikasinya kepada masyarakat itu banyak yang juga sudah mengkritisi betapa berbahayanya undang-undang ini," imbuhnya.

Atas hal itu, Adnan menilai tak perlu bangga akan kenaikan satu tingkat IPK Indonesia. 

"Jadi saya kira kami enggak boleh berbangga, karena ini adalah sisi yang sangat kecil dan spesifikasi dari index CPI," katanya.

Adnan mengemukakan skor IPK dipengaruhi oleh beberapa aspek. Seperti, aspek, pemberantasan korupsi, demokrasi, hingga rule of law. 

"Dalam kasus CPI kemarin index rule of law kita itu stagnan. Kenapa? Karena ya kita melihat secara umum bahwa upaya-upaya pemolisian untuk membungkam suara kritik masyarakat, termasuk oposisi ya, kami bisa masukan dalam kerangka ini, itu terjadi dan itu dilakukan," bebernya. 

Di samping itu, kata Adnan, aspek yang memiliki pengaruh besar dalam perolehan skor IPK ialah aspek demokrasi. Mirisnya, kata dia, kekinian aspek demokrasi itu menurun jika dibanding sebelumnya. 

baca juga

"Kemudian kita lihat anjlok nilainya dari skor CPI kita, dari indikator yang membangun skor CPI itu adalah demokrasi variety index. Ini adalah sesuatu yang penting untuk melihat upaya-upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Bukan hanya dia stagnan tapi periode sekarang itu mengalami penurunan yang cukup signifikan nilainya."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset

KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset

Bekaci | Minggu, 30 Januari 2022 | 14:37 WIB

Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir

Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir

Bisnis | Minggu, 30 Januari 2022 | 11:36 WIB

Kadis Termuda di Kolaka Timur Ditahan KPK, Banyak Kalangan Tak Menyangka Dan Prihatin

Kadis Termuda di Kolaka Timur Ditahan KPK, Banyak Kalangan Tak Menyangka Dan Prihatin

Sulsel | Sabtu, 29 Januari 2022 | 14:13 WIB

Kontradiktif Bupati Langkat Nonaktif: Panen Hujatan, Tapi Malah Dipuja Warga Setempat

Kontradiktif Bupati Langkat Nonaktif: Panen Hujatan, Tapi Malah Dipuja Warga Setempat

Video | Sabtu, 29 Januari 2022 | 11:05 WIB

Terkini

Ramalan Shio Hari Ini 18 September 2026, Siapa Paling Beruntung Soal Keuangan?

Ramalan Shio Hari Ini 18 September 2026, Siapa Paling Beruntung Soal Keuangan?

Lifestyle | Jum'at, 18 September 2026 | 08:00 WIB

Jangan Gampang Kepincut! Pesan Penting Ning Nawal untuk Ibu-Ibu Hadapi Jebakan Pinjol dan Judol

Jangan Gampang Kepincut! Pesan Penting Ning Nawal untuk Ibu-Ibu Hadapi Jebakan Pinjol dan Judol

Jawa Tengah | Jum'at, 18 September 2026 | 07:57 WIB

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

Jawa Tengah | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

Lifestyle | Jum'at, 18 September 2026 | 07:42 WIB

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:40 WIB

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Jatim | Jum'at, 18 September 2026 | 07:39 WIB

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Lampung | Jum'at, 18 September 2026 | 07:32 WIB

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:30 WIB

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:18 WIB

×