Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu!

Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir

Minggu, 30 Januari 2022 | 16:29 WIB
Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu!
Logo Indonesia Corruption Watch (ICW). Sebut UU Omnibus Law Berbahaya hingga Regresi Demokrasi, ICW: Kenaikan IPK Indonesia Semu! [Suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2021 dari 37 ke 38 merupakan kenaikan yang semu. Sebab, kenaikan ini banyak dikontribusikan oleh aspek deregulasi ekonomi yang justru berimpliaksi negatif terhadap masyarakat.

Menurutnya, regresi demokrasi di Indonesia berkaitan besar terhadap skor IPK Indonesia yang stagnan bahkan menurun di beberapa aspek.

"Regresi demokrasi kita itu berkelindan juga dengan apa yang terefleksikan CPI kemarin. meskipun CPI kami naik dari 37 ke 38. Bagi ICW, kami melihat ini adalah kenaikan yang semu karena dikontribusikan oleh aspek-aspek deregulasi ekonomi, yang kebijakan ini punya implikasi yang serius terhadap sektor masyarakat luas," kata Adnan dalam diskusi yang disiarkan lewat akun YouTube Sahabat ICW, Minggu (30/1/2022).

"Misalnya Omnibus Law itu kan dipuja oleh banyak investor, akan tetapi implikasinya kepada masyarakat itu banyak yang juga sudah mengkritisi betapa berbahayanya undang-undang ini," imbuhnya.

Atas hal itu, Adnan menilai tak perlu bangga akan kenaikan satu tingkat IPK Indonesia. 

"Jadi saya kira kami enggak boleh berbangga, karena ini adalah sisi yang sangat kecil dan spesifikasi dari index CPI," katanya.

Adnan mengemukakan skor IPK dipengaruhi oleh beberapa aspek. Seperti, aspek, pemberantasan korupsi, demokrasi, hingga rule of law. 

"Dalam kasus CPI kemarin index rule of law kita itu stagnan. Kenapa? Karena ya kita melihat secara umum bahwa upaya-upaya pemolisian untuk membungkam suara kritik masyarakat, termasuk oposisi ya, kami bisa masukan dalam kerangka ini, itu terjadi dan itu dilakukan," bebernya. 

Di samping itu, kata Adnan, aspek yang memiliki pengaruh besar dalam perolehan skor IPK ialah aspek demokrasi. Mirisnya, kata dia, kekinian aspek demokrasi itu menurun jika dibanding sebelumnya. 

baca juga

"Kemudian kita lihat anjlok nilainya dari skor CPI kita, dari indikator yang membangun skor CPI itu adalah demokrasi variety index. Ini adalah sesuatu yang penting untuk melihat upaya-upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Bukan hanya dia stagnan tapi periode sekarang itu mengalami penurunan yang cukup signifikan nilainya."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset

KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset

Bekaci | Minggu, 30 Januari 2022 | 14:37 WIB

Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir

Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir

Bisnis | Minggu, 30 Januari 2022 | 11:36 WIB

Kadis Termuda di Kolaka Timur Ditahan KPK, Banyak Kalangan Tak Menyangka Dan Prihatin

Kadis Termuda di Kolaka Timur Ditahan KPK, Banyak Kalangan Tak Menyangka Dan Prihatin

Sulsel | Sabtu, 29 Januari 2022 | 14:13 WIB

Kontradiktif Bupati Langkat Nonaktif: Panen Hujatan, Tapi Malah Dipuja Warga Setempat

Kontradiktif Bupati Langkat Nonaktif: Panen Hujatan, Tapi Malah Dipuja Warga Setempat

Video | Sabtu, 29 Januari 2022 | 11:05 WIB

Terkini

Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli

Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:49 WIB

Jakarta Janjikan Kawasan Pedestrian Modern Bebas Genangan di Rasuna Said

Jakarta Janjikan Kawasan Pedestrian Modern Bebas Genangan di Rasuna Said

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:48 WIB

Tentara Israel Tewas Terbunuh di Ledakan Dahsyat di Lebanon, Belasan Lain Luka Parah

Tentara Israel Tewas Terbunuh di Ledakan Dahsyat di Lebanon, Belasan Lain Luka Parah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:46 WIB

Efek Domino Pertamax: Biaya Pangan Meroket, Keuntungan Agribisnis Amblas Digilas Logistik

Efek Domino Pertamax: Biaya Pangan Meroket, Keuntungan Agribisnis Amblas Digilas Logistik

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:11 WIB

Terbuka dan Akuntabel, Seleksi SDM Koperasi Desa dan Nelayan Merah Putih Dipastikan Sesuai Peraturan

Terbuka dan Akuntabel, Seleksi SDM Koperasi Desa dan Nelayan Merah Putih Dipastikan Sesuai Peraturan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:03 WIB

Ditemani Polwan, Momen dr Tifa Ujian S3 di Kantor Polisi usai Ditangkap Kasus Ijazah Jokowi

Ditemani Polwan, Momen dr Tifa Ujian S3 di Kantor Polisi usai Ditangkap Kasus Ijazah Jokowi

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 09:56 WIB

Buru Bukti Korupsi Pajak, KPK Bidik Kembali Keterangan Direktur Keuangan Adaro Wamco Prima

Buru Bukti Korupsi Pajak, KPK Bidik Kembali Keterangan Direktur Keuangan Adaro Wamco Prima

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 09:28 WIB

Jakarta Pusat Dikepung Demo! 4.263 Aparat Jaga Ketat Monas, DPR, hingga Bundaran HI

Jakarta Pusat Dikepung Demo! 4.263 Aparat Jaga Ketat Monas, DPR, hingga Bundaran HI

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 09:16 WIB

Donald Trump Sebut Perjanjian Militer dengan Iran Sebagai Penyerahan Tanpa Syarat

Donald Trump Sebut Perjanjian Militer dengan Iran Sebagai Penyerahan Tanpa Syarat

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 08:57 WIB

dr Tifa Ditangkap Kasus Ijazah Jokowi, Masih Sempat Ujian S3 FKUI dari Kantor Polisi!

dr Tifa Ditangkap Kasus Ijazah Jokowi, Masih Sempat Ujian S3 FKUI dari Kantor Polisi!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 08:54 WIB