Suara.com - Masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI melakukan inisiatif untuk lockdown dan meniadakan agenda baik rapat maupun kegiatan lainnya. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya kasus positif Covid-19 di lingkup DPR.
Hingga Rabu siang tercatat ada sembilan anggota DPR dan 80 pegawai termasuk tenaga ahli yang terkonfirmasi positif Covid-19.
"Memang secara keseluruhan inisiatif untuk melakukan lockdown di masing-masing alat kelengkapan dewan itu inisiatif dari masing masing AKD," kata Sekjen DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/2/2022)
Indra menyebut sejumlah AKD yang sudah mulai melakukan lockdown.
"Saya sudah mendengar ada di MKD, di Komisi I sudah, bahkan di lingkungan ruang kerja pimpinan di lantai 4 sudah sejak minggu lalu sampai seminggu ke depan akan dievaluasi. Artinya sedang dilakukan lockdown juga," ujar Indra.
Indra menuturkan, secara keseluruhan pimpinan DPR sudah mengarahkan berkaitan dengan kunjungan kerja dan kegiatan rapat anggota DPR. Namun menyoal lockdown, ditegaskan Indra hal itu merupakan inisiatif masing-masing AKD.
"24 Januari lalu pimpinan DPR ibu ketua sudah memberikan arahan mengingatkan untuk disampaikan kepada semua AKD bahwa mekanisme kegiatan di DPR akan agar dikendalikan. Nah untuk di lingkungan Setjen, sudah dilakukan edaran di tangal 26 Januari bahwa maksimal kegiatan WFH dan WFO itu 50 persen," ujar Indra.
"Kemudian untuk jam kerja juga begitu, kita batasi sampai dengan 15.30 hari biasa, hari Jumat sampai jam 15.00," sambungnya.
Sebelumnya, Indra mengungkapkan sejauh ini sudah ada sembilan anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu diketahui dari rangkaian tracing yang dilakukan di lingkungan parlemen.
"Berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui lab kita ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai ppsn, dan tenaga ahli dewan," kata Indra di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Dari hasil tracing itu, Indra menduga sejauh ini kasus positif yang dialami anggota DPR maupun pegawai merupakan kluster dari luar. Dalam kata lain, mereka yang positif kemungkingkan terpapar virus dari luar lingkungan DPR.
Sementara itu, apakah kasus positif Covid-19 itu merupakan varian Omicron atau bukan, Indra belum memastikan.
"Dengan gejala yag ada kami melakuoan tracing melakukan swab antigen dan PCR, jadi tentu kalau spesifik Omicron atau tidak ini kami minta baik anggota dari sekretariat jenderal saat ini melakukan karantinan mandiri," kata Indra.
"Mungkin nanti sambil kita monitor, kami masih monitor semuanya apakah ada gejala Omicron. Sejauh ini masih positif Covid," ujar Indra.
Untuk diketahui, sebelumnya enam anggota Komisi I DPR terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk Meutya Hafid selaku ketua Komisi I. Meutya mengaku sempat alami gejala sebelum akhirnya tes PCR menunjukkan hasil positif pada Senin (31/1/2022) malam.