REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah dan DPR RI diminta lebih aktif dalam menjaga kehidupan berbudaya di masyarakat. Pasalnya, saat ini warisan leluhur tersebut makin ditinggalkan bahkan banyak yang dinistakan.
Hal ini disampaikan sejumlah tokoh masyarakat adat Sunda saat mendatangi kantor DPD PDIP Jawa Barat, di Bandung, Rabu sore (2/2/2022).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- Perwakilan dari Majelis Masyarakat Adat Budaya Sunda, Ari Mulya Subagja, menyayangkan saat ini makin banyak masyarakat yang meninggalkan kebudayaan lokal. Bahkan, saat ini pun banyak dilakukan penistaan terhadap kebudayaan yang dilakukan oleh tokoh terutama politisi.
"Kami meminta pemerintah lebih aktif agar tidak ada lagi masyarakat yang meninggalkan kebudayaan lokal, apalagi sampai menistakannya," tegasnya.
Salah satunya adalah dengan memberlakukan undang-undang tentang hukum adat. Padahal, sejak 2017 dirinya sebagai ketua Majelis Adat Sunda sudah diminta membuat konsep tentang rancangan undang-undang tersebut.
"Hari ini masih RUU di prolegnas, tapi sampai sejauh ini belum ada prosesnya," ujarnya.
Menurutnya, jika undang-undang tentang hukum adat sudah diberlakukan, akan ada batasan tentang apa saja yang terkait dengan kebudayaan.
"Nanti diatur bagaimana sikap-sikap atau koridor yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini yang akan menguatkan adat budaya Indonesia, dan tentunya bangsa Indonesia sendiri," ungkapnya.
Sementara saat ini, menurutnya, kekuatan budaya Indonesia sangat lemah.
"Hari ini carut marut, pecah belah. Selama ini hanya bahasa (daerah yang masih dipertahankan), belum ada nilai-nilai lainnya," imbuhnya.
Dia pun meminta pemerintah membangun gerakan kebudayaan yang lebih konkret.
"Harus dibangun gerakan budaya yang terus-menerus, gerakan yang menjadi keseharian dari masyarakat," tegasnya.
Ari pun meminta pelaku penistaaan budaya agar dihukum berat. Dia mencontohkan, anggota DPR RI, Arteria Dahlan, yang sudah menyinggung bahasa Sunda agar diproses hukum.
"Kami sudah melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jabar. Hari ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro karena posisi bersangkutan saat membuat pernyataan ada di wilayah Polda Metro. Hari Jumat saya dimintai keterangan tambahan. Mudah-mudahan bisa berlanjut di pengadilan," jelasnya.
Adapun Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono memahami ketersinggungan yang dirasakan masyarakat adat. Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi pertemuan yang bertajuk "Guyub Rakyat dan Tokoh Jawa Barat" ini untuk menampung aspirasi dan suara hati dari masyarakat adat.
TERPOPULER