Suara.com - Kuasa hukum Susi Air angkat bicara pasca pengusiran paksa pesawat milik Susi Pudjiastuti dari Hanggar Kolonel RA Bessing Malinau, Kalimantan Utara.
Menurutnya Susi Air berada di sana bukan hanya sekedar bisnis melainkan juga membantu pemerintah layani masyarakat.
Setidaknya Susi Air memiliki 11 rute penerbangan bagi masyarakat Malinau ke sejumlah daerah di Kalimantan. Susi Air meminta pemerintah daerah untuk bisa memahami bahwa keberadaannya di sana itu juga membantu masyarakat yang membutuhkan layanan trannsportasi udara.
"Tapi seharusnya juga disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara," kata kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).
Meskipun Susi Air menghormati hubungan hukum dengan pemerintah daerah, namun pihak kuasa hukum tetap tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
Donal juga mempertanyakan pihak-pihak yang sebenarnya meraup untung dari penarikan paksa pesawat Susi Air.
"Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengusiran paksa kemarin?," tanyanya.
Selepas adanya pengusiran, kini Susi Air masih melakukan inventarisasi data-data kerusakan dan kerugian.
Pesawat Susi Pudjiastuti Diusir Paksa
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti harus menelan pil pahit di siang bolong.
Pasalnya ia baru mendapat kabar bahwa pesawat milik Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Malinau. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Susi pada cuitannya, Rabu (2/2/2022).
"Sering kali ada kejutan dalam hari-hari kita," ungkap Susi di akun Twitternya.
"Kejutan hari ini saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau," imbuhnya.
Padahal menurutnya, Susi Air sudah 10 tahun melayani rute reguler dan perintis dari Bandara Kolonel RA Bessing Malinay, Kalimantan Utara.
Pengusiran tersebut diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau.
TERPOPULER
