Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyesalkan tindakan aparat yang represif dalam proses pengukutan tanah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah, terutama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dapat menjamin keamanan warganya.
Jaminan itu perlu dilakukan untuk mencegah aparat kepolisian bersikap sewenang-wenang terhadap warga Desa Wadas.
"Tentu pak gubernur sebagai kepala daerah harus menjamin keamanan ketertiban dari pada masyarakat," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Pemda, kata Guspardi, juga harus mampu membangun mediasi dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.
"Bagaimana gubernur mampu memediasi kepentingan-kepentingan yang ada di tempat tersebut. Nah ini sekarang kan nasi sudah menjadi bubur," ujarnya.
Melalui mediasi itu Guspardi berharap peristiwa serupa di Desa Wadas oleh aparat kepolisianpada Selasa (8/2) tidak terulang.
"Artinya tidak melakukan tindakan anarkis satu imbauannya begitu. Di satu sisi pemerintah juga harus menjamin bahwa pihak aparat tidak melakukan tindakan represif sehingga dialog yang dimunculkan untuk itu perlu mediasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengaku telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkaits permasalahan di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purwerejo, Jawa Tengah.
Dalam komunikasi yang tersambung melalui WhatsApp, Muhaimin meminta Sigit agar Polri melakukan pendekatan secara dialog di Wadas. Sebab pengerahan ratusan anggota polisi ditambah tindakan represif aparat di lokasi menjadi sorotan dan dikecam banyak pihak.
Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Pengukuran Tanah di Desa Wadas Tetap Dilanjutkan
"Saya sudah WA (kirim pesan WhatsApp) Pak Kapolri (penyelesaian soal Wadas) untuk dilakukan dengan mengedepankan penyadaran dan dialog kepada warga yang masih menolak," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).
Muhaimin meminta situasi dan kondisi di Wadas harus kondusif. Sehingga diharapkan tidak ada bentrokan.
"Jangan lagi dulu ada suasana yang panas. Apalagi suasana yang memungkinkan terjadinya bentrok," ujar Muhaimin.
Muhaimin sekaligus meminta agar kepala daerah setempat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan.
"Hari ini Komisi III DPR RI juga mengambil peran untuk menjadi jembatan (mediator) agar tidak terjadi konflik yang paling penting adalah dialog nomor satu untuk menjadi titik temu berbagai pihak," katanya.
