Survei SMRC: Kasus Arteria Dahlan Berefek Negatif Terhadap Elektablitas PDI Perjuangan di Jawa Barat

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Selasa, 15 Februari 2022 | 14:47 WIB
Survei SMRC: Kasus Arteria Dahlan Berefek Negatif Terhadap Elektablitas PDI Perjuangan di Jawa Barat
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat ditemui wartawan di gedung parlemen. (Suara.com/Novian)

Suara.com - Saiful Muzani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbarunya, Selasa (15/2/2022) terutama soal apa yang terjadi di Jawa Barat (Jabar).

Hasilnya, kasus Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan soal minta Kejati dicopot karena bicara dalam Bahasa Sunda ternyata berefek negatif terhadap keterpilihan partai berlambang banteng moncong putih di Jabar. 

Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menjelaskan, ada 66 persen warga Jawa Barat yang mengetahui kasus Arteria Dahlan yang dianggap menyinggung etnis Sunda. 

Pemaparan hasil survei SMRC di Jabar. [Tangkapan layar]
Pemaparan hasil survei SMRC di Jabar. [Tangkapan layar]

"Ada 66 persen warga Jawa Barat yang mengetahui peristiwa itu jadi peristiwa ini cukup menghebohkan jadi warga Jawa Barat umumnya atau mayoritasnya mengetahui peristiwa itu," kata Saidiman dalam paparan surveinya secara daring, Selasa (15/2/2022). 

Saidiman menyebut, kasus Arteria ini ternyata berdampak negatif terhadap keterpilihan atau elektabilitas PDIP di Jawa Barat. 

"Kita lihat di sini, bahwa isu atau kasus Arteria Dahlan terkait pernyataan etnis sunda itu berdampak negatif terhadap elektabilitas PDIP. Kita lihat di sini dari yang tahu hanya peristiwa itu hanya 14 persen yang menyatakan pilihan terhadap PDIP. Sementara mereka yang tidak tahu itu 21 persen," tuturnya. 

"Ini artinya ada efek dari pengetahuan publik Jawa Barat terhadap peristiwa itu terhadap keterpilihan PDIP," sambungnya. 

Kemudian Saidiman juga mengungkapkan, pengaruh tersebut juga terlihat pada publik yang menilai setuju Arteria telah menyinggung etnis sunda. PDIP dari hasil itu hanya dipilih 11 persen saja. 

"Mereka yang setuju bahwa arteria menyinggung etnis sunda itu memberikan pilihan terhadap PDIP hanya 11 persen. Sementara tidak yang setuju dengan itu 20 persen," tuturnya.

"Jadi intinya adalah bahwa pertanyaan atau kasus pernyataan Arteria Dahlan ini punya pengaruh elektabilitas PDIP," sambungnya.

Adapun untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 5-8 Februari 2022 dengan melalui saluran telepon. Pemilihan sampel dilakukan metode double sampling dengan jumlah sampel sebanyak 640 dan random digit dialing (RDD) sebanyak 161.  

Total sampel hasil kombinasi 2 metode tersebut sebanyak 801 responden. Adapun, margin of error survei diperkirakan ± 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Spanduk Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda Masih Terpampang, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Buka Suara

Spanduk Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda Masih Terpampang, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Buka Suara

Jabar | Rabu, 09 Februari 2022 | 13:06 WIB

Kasus Arteria Dahlan Disetop, Pengamat: UU MD3 Dibuat untuk Lindungi Anggota DPR yang Bermasalah

Kasus Arteria Dahlan Disetop, Pengamat: UU MD3 Dibuat untuk Lindungi Anggota DPR yang Bermasalah

News | Sabtu, 05 Februari 2022 | 15:45 WIB

Polisi Sebut Ahli Bahasa Simpulkan Pernyataan Arteria Dahlan Bukan Ujaran Kebencian

Polisi Sebut Ahli Bahasa Simpulkan Pernyataan Arteria Dahlan Bukan Ujaran Kebencian

News | Jum'at, 04 Februari 2022 | 16:23 WIB

Terkini

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 07:07 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB