Suara.com - Sebanyak 24 media massa daring, termasuk Suara.com, yang tergabung dalam CekFakta.com kembali berkolaborasi untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Selain media-media massa online, kolaborasi ini juga melibatkan sejumlah organisasi seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Bentuk komitmen memerangi informasi bohong ini ditandai dengan digelarnya Diskusi Publik bertajuk "Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024" serta penandatanganan nota kesepahaman bersama anggota CekFakta.com secara daring pada Kamis (17/2/2022).
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dewan Pers, dan perwakilan CekFakta.com.
Pada kesempatan itu, para pembicara menyepakati diperlukan kolaborasi yang lebih kuat, bercermin dari pengalaman Pemilihan Presiden 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Pasalnya, dikutip dari Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 terkait literasi digital di Indonesia, konten politik teridentifikasi yang paling marak dengan informasi bohong. Hoaks ini paling banyak disebarkan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan YouTube.
"Yang belakangan sering muncul adalah pernyataan Ketua KPU soal pengunduran penyelenggaraan Pemilu sampai 2027," ujar Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, seperti dikutip Suara.com dari siaran pers pada Jumat (18/2/2022).
Karena itulah, Anggota Bawaslu, Fritz Siregar, juga menyepakati pentingnya kolaborasi dengan lebih banyak pihak di luar penyelenggara Pemilu untk mengantisipasi meluasnya informasi bohong di media sosial. Sebab Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi soal konten yang dianggap bermasalah kepada Kominfo.
"Kominfo hanya mengumpulkan semua disinformasi dan minta kami menyatakannya hoaks atau ujaran kebencian. Perlu pihak ketiga yang menyatakannya, setelah itu (minta) ke platform untuk take down," jelas Fritz.
Fritz berpandangan upaya menghapus informasi bohong terkait Pemilu 2024 harus diperkuat karena pengguna media sosial pun semakin banyak.
Delegitimasi Pemilu
Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyoroti soal sasaran dampak informasi bohong ini. Bukan hanya menyerang peserta, hoaks yang beredar juga berpotensi mendelegitimasi penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.
"Hingga masyarakat tidak percaya proses Pemilu," ungkap Khoirunnisa.
Sementara itu, Khoirunnisa berpandangan bahwa regulasi terkait kampanye di media sosial dan internet belum mampu mengantisipasi peredaran informasi bohong. Sedangkan UU Penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terbatas pada hal administratif seperti jumlah akun yang didaftarkan ke penyelenggara.
"Masalahnya bukan pada akun-akun terdaftar tapi pada konten-konten yang bermuatan informasi bohong," tegas Khoirunnisa. Ia juga menyoroti pentingnya mengantisipasi penggunaan buzzer yang berpotensi mendorong isu tertentu atau membalikkan fakta.
TERPOPULER
