Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyayangkan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa diambil peserta BPJS Ketenagakerjaan di usia 56 tahun malah menjadi polemik di tengah masyarakat.
Padahal, ia mengemukakan aturan baru tersebut dikeluarkan supaya tidak ada tumpang tindih dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Permenaker ini muncul untuk menghindari tumpang tindih antara JHT dengan JKP,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha pada Jumat (18/2/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko mengajak masyarakat untuk melihat semangat dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Ia memastikan, besarnya komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja yang mengalami PHK, yakni dengan adanya ketentuan terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggatian hak dan program JKP.
Sementara pada program JHT, Moeldoko menyampaikan, pemerintah berkeinginan kuat agar pekerja tetap sejahtera dan memiliki kecukupan finansial pada saat hari tuanya. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangsungan program JHT.
Pasalnya, saat ini kondisi keuangan dan keterjaminan manfaat JHT cukup kuat.
Saat ini jumlah nominal aset neto tersedia untuk manfaat JHT selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil investasi dana JHT pada tahun 2020 mencapai Rp 22,96 triliun atau naik 8,2 persen dari tahun sebelumnya yakni, Rp 21,21 triliun.
Berdasarkan laporan pengelolaan program 2022, kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan dana investasi dari Rp 312,56 triliun menjadi Rp 340,75 triliun. Secara porsi, dana investasi JHT mencapai 70 persen dari total keseluruhan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Kemenaker Ungkap Jokowi Setuju soal Aturan JHT Terbaru
