Legislator PAN: Menteri Bisa Saja jadi Kepala Otorita IKN, Tapi Harus Mundur, Tak Boleh Rangkap Jabatan!

Agung Sandy Lesmana, Novian Ardiansyah

Senin, 21 Februari 2022 | 09:57 WIB
Legislator PAN: Menteri Bisa Saja jadi Kepala Otorita IKN, Tapi Harus Mundur, Tak Boleh Rangkap Jabatan!
Ilustrasu desain Ibu Kota baru Indonesia di Kaltim. [Istimewa]

Suara.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menganggap kepala otorita ibu kota negara (IKN) tidak boleh merangkap jabatan. Apalagi menurut Guspardi rangkap jabatan sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi.

"Jadi harus mandiri tidak boleh rangkap jabatan. Jadi saya mengatakan untuk kepala otorita itu tidak boleh rangkap jabatan," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

Guspardi mengatakan boleh saja Jokowi kemudian menunjuk salah satu menteri atau pejabat setingkat di lembaga dan instansi sebagai kepala otorita.

Hanya saja, pejabat atau menteri yang ditunjuk itu tidak boleh merangkap jabatan. Sehingga harus terlebih dulu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya untuk mengemban amanah baru memimlin pembangunan IKN.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus [Antara]
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus [Antara]

"Kalau seandainya presiden memilih salah seorang kementerian atau lembaga yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya," kata Guspardi.

Rangkap Jabatan Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.

"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri," kata Baidowi, Minggu (20/2/2022).

Sedangkan wakil kepala IKN, kata Baidowi, bisa dipilih dari figur di luar kementerian.

baca juga

"Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk kepala badan ororitas IKN atau menunjuk salah satu menteri untk merangkap kepala badan otorita IKN. Yang jelas peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," kata Baidowi.

Terkait siapa saja menteri yang bisa ditunjuk, kata Baidowi, tergantung Jokowi.

"Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan presiden. Bisa Mendagri, Menteri PPN, Menkopolhukam atau menteri yang ditunjuk," ujarnya.

Baidowi mengatakan setelah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN resmi diundangkan maka pemerintah wajib menyusun aturan pelaksana agar bisa diimplementasi. Adanya gugatan terhadap UU 3/2022 di Mahkamah Konstitusi, menurut Baidowi, tidak menghentikan keberlakuan UU tersebut sebelum ada putusan MK.

"Maka pembuatan aturan teknis bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dicermati, Jangan Sampai Berakhir Mangkrak

Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dicermati, Jangan Sampai Berakhir Mangkrak

Bisnis | Senin, 21 Februari 2022 | 09:45 WIB

Cerita Kang Dedi Mulyadi Temukan Penjual Miras Oplosan Nyamar Jadi Penjual Mebel Di Atas Lahan Negara

Cerita Kang Dedi Mulyadi Temukan Penjual Miras Oplosan Nyamar Jadi Penjual Mebel Di Atas Lahan Negara

News | Senin, 21 Februari 2022 | 06:30 WIB

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Temukan Bangunan Pedagang Miras Oplosan di Atas Tanah Milik Kementerian PUPR

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Temukan Bangunan Pedagang Miras Oplosan di Atas Tanah Milik Kementerian PUPR

Jogja | Minggu, 20 Februari 2022 | 21:24 WIB

Fraksi PPP DPR RI: Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Bisa Dijabat Menteri

Fraksi PPP DPR RI: Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Bisa Dijabat Menteri

Bali | Minggu, 20 Februari 2022 | 19:41 WIB

Terkini

Keseringan Pakai Pengisi Daya Cepat Terbukti Pangkas Umur Baterai Mobil Listrik

Keseringan Pakai Pengisi Daya Cepat Terbukti Pangkas Umur Baterai Mobil Listrik

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 18:05 WIB

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

News | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

Video | Senin, 16 November 2026 | 18:00 WIB

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:59 WIB

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:58 WIB

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:56 WIB

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 17:55 WIB

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

News | Senin, 16 November 2026 | 17:53 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 17:52 WIB

×