Infografis
Misalnya, melalui jalur etnonasionalis Perdana Menteri Narendra Modi di India dan pemerintahan otoriter sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro di Brasil dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina.
"Ini adalah negara-negara demokrasi yang 10 tahun lalu masih kami klasifikasikan sebagai negara yang terkonsolidasi, stabil, dan sekarang memiliki cacat besar dalam proses politik mereka.
Di Eropa, kita tahu contohnya, Polandia dan Hungaria yang menggagalkan prinsip-prinsip Uni Eropa tentang aturan negara hukum."
Apa yang dilihat Hartmann sebagai memperkuat sistem autokrasi dan mengikis norma-norma demokrasi? Penggerak utamanya adalah elite politik dan ekonomi yang ingin melindungi sistem patronasi dan korup mereka, katanya.
"Di sebagian besar dari 137 negara yang kami telaah, kami menghadapi sistem politik berdasarkan partisipasi semu dan sistem ekonomi yang mendistorsi persaingan pasar dan mencegah partisipasi ekonomi dan sosial."
Hal ini dapat diamati terutama di Amerika Tengah, di mana sistem politik kerap dirusak oleh struktur mafia.
Di sub-Sahara Afrika, kondisi ini bermanifestasi melalui individu-individu yang mengamankan situasi politik yang buruk dan mengeksploitasi pelembagaan proses politik yang lemah.
Gelombang populis
Orang-orang yang kehidupan sehari-harinya terancam oleh kemiskinan, kelaparan, pengucilan sosial, dan tidak melihat perbaikan apa pun melalui proses demokrasi, sering dibutakan oleh alternatif-alternatif populis.
Baca Juga: Pemilu Filipina: Ketika Anak Diktator Marcos dan Petinju Pacquiao Bersaing
Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang diteliti, tetapi juga di negara-negara demokrasi yang sudah lama mapan seperti Amerika Serikat, yang tidak diperhitungkan oleh BTI.
