Kasus Jenderal Dudung soal Dugaan Penistaan Agama Resmi Dihentikan, Ini Alasannya

Suara.com - Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman resmi dihentikan oleh Puspomad AD.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan (Kapen) Puspomad Letkol Cpm Agus Subur Mudjionodalam keterangan tertulisnya.

Penghentian penyidikan kasus Jenderal Dudung oleh Puspomad ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan (SP2 Lidik) di Jakarta pada Rabu 23 Februari 2022.

Menurut Kapen Puspomad Agus dari hasil penyelidikan yang dilakukan tidak ditemukan unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan sebelumnya.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan ahli Puspom resmi menghentikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Kasad Dudung AR atas laporan pengaduan Ahmad Syahrudi karena tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan," kata Kapen Puspomad Agus Subur Mudjiono, seperti dikutip Terkini.id.

Ia juga menjelaskan bahwa tim penyelidik dari Puspomad telah melakukan penyelidikan mulai 9-22 Februari 2022 dengan mengundang pelapor, saksi dan memanggil ahli ITE dari Kemkominfo serta dua ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia juga ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya.

"Ahli ITE Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dua ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia," bebernya.

Dan hasil keterangan yang diperoleh dari ahli hukum pidana maka dapat disimpulkan pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier, tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis serta Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 dan Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45a Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19/2016. Sementara Ahli ITE menyimpulkan pernyataan Jenderal Dudung tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 dan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45a Ayat (2) UU ITE.

"Demikian juga keterangan ahli Bahasa Indonesia, yang menyatakan pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin," jelasnya.

Dari keterangan para ahli tersebut, Puspomad akhirnya memutuskan untuk mengentikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama Jenderal Dudung yang dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA).