Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah | Suara.com

Jum'at, 25 Februari 2022 | 12:02 WIB
Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi
Presiden Jokowi. (tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden).

Suara.com - Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago meminta politisi terutama para partai koalisi di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih sopan dan tertib dalam bernegara. Jangan merusak bahkan menghancurkan demokrasi Indonesia hanya demi melanggengkan kekuasaan Jokowi.

Mengingat para politikus kekinian mulai terlihat kompak bicara ihwal penundaan Pemilu 2024 hingga penambahan masa jabatan bagi Jokowi selaku presiden. Padahal belum lama ini, DPR bersama pemerintah telah menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024

"Tolong politisi di lingkaran inner circle dan partai koalisi pemerintah Jokowi agak lebih sopan dan tertib sedikit bernegara, ini mah mau rusak sekalian atau niat mau menghancurkan negara demokrasi terbesar ketiga yang namanya Indonesia," kata Pangi kepada Suara.com, Jumat (25/2/2022).

Pangi mengingatkan agar politisi tidak sembarangan mengambil langkah, apalagi sampai nekat mendorong penundaan Pemilu 2024 demi menambah jabatan presiden. 

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, aksi nekat politisi untuk menunda Pemilu pada akhirnya akan mendapat reaksi keras rakyat. Ia mengatakan rakyat bisa jadi lebih nekat melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi niat para politiki yang ingin merusak demokrasi dengan menunda Pemilu.

Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.
Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Bagi Pangi, wacana penundaan Pemilu 2024 memang terkesan seperti sudah dirancang. Jika benar-benar terjadi, ia menai Indonesia akan menjadi negara otoritarian lantaran demokrasi yang pasca reformasi dibangun, telah dirusak.

"Kalau itu ngotot dan tetap mereka lakukan, kami justru akan umumkan ke masyarakat Internasional bahwa Indonesia resmi menjadi negara otoritarian," kata Pangi.

Pangi mengatakan agar politisi tidak coba-coba untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden, yang sebelumnya sudah dibatasi hanya dua periode. 

Pangi berujar bahwa amandemen itu sendiri sebetulnya melawan konstitusi. Apalagi soal penambahan masa jabatan atau menunda Pemilu

"Jangan coba-coba melanggar konstitusi, politisi itu disumpah agar tegak lurus dengan kontitusi. Sekarang sederhana apakah anda sebagai politisi mau tertib, atau mau melanggar konstitusi, itu saja sederhana, begitu saja repot," kata Pangi.

Operasi Tunda Pemilu by Design

Keberanian Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan pernyataan penundaan Pemilu sayu sampai dua tahun, dinilai tidak terjadi alamiah begitu saja. 

Permintaan penundaan Pemilu diyakini memang sudah didesain secara stuktur dan masif. Sehingga menjadi muskil, bila permintaan itu merupkan buah pikir Muhaimin atau lebih dikenal Cak Imin. Pasalnya, pernyatana serupa dengan menjadikan pelaku bisnis dan momentum perbaikan ekonomi juga pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil, pada awal tahun ini menyatakan bahwa pelaku dunia usaha cenderung setuju jika Pemilu 2024 diundur.

Dua pernyataan orang-orang di lingkar Istana itu yang kemudian juga disorot oleh Pangi Syarwi Chaniago Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting. 

Pangi menduga ada pihak yang memang mendesain penundaan Pemilu 2024. Desain itu yang bisa jadi diketahui oleh Muhaimin yang merupakan Ketum PKB, partai koalisi pemerintah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usai Cak Imin, Kini Ketum PAN Zulhas Dukung Pemilu 2024 Diundur: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Tinggi Sekali

Usai Cak Imin, Kini Ketum PAN Zulhas Dukung Pemilu 2024 Diundur: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Tinggi Sekali

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 11:49 WIB

Antusiasme Warga Sulteng untuk Vaksin Covid-19 Tinggi, Jokowi: Alhamdulillah

Antusiasme Warga Sulteng untuk Vaksin Covid-19 Tinggi, Jokowi: Alhamdulillah

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 10:56 WIB

Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi

Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi

News | Jum'at, 25 Februari 2022 | 08:10 WIB

Presiden Jokowi Serukan Penghentian Perang Ukraina: Membahayakan Dunia

Presiden Jokowi Serukan Penghentian Perang Ukraina: Membahayakan Dunia

Riau | Kamis, 24 Februari 2022 | 20:35 WIB

Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi

Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi

Jawa Tengah | Jum'at, 25 Februari 2022 | 06:00 WIB

Terkini

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

News | Kamis, 02 April 2026 | 23:02 WIB

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

News | Kamis, 02 April 2026 | 22:15 WIB

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:44 WIB

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:30 WIB

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:17 WIB

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:13 WIB

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:42 WIB

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:39 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:33 WIB

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:29 WIB