Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri jadi Negara Otoritarian Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi

Pangi menuturkan apabila pola jawaban mereka yang meminta Pemilu ditunda memiloki kesamaan, misalnya kompak menjawab karena alasan perbaikan ekonomi, maka Pangi hakulyakin hal tersebut sudah ada arsitek dan desainnya. Sehingga bukan lagi terjadi secara alamiah.

"Ada yang mulai operasi mendesain agar agenda dan visi mereka tercapai. Dalam politik omong kosong semua berjalan alamiah, ada yang mendesain, ada cost politiknya, ada arsiteknya yang melakukan operasi agenda ini agar mulus," tutur Pangi kepada Suara.com, Kamis (24/2/2022).

Pangi menduga desain penundaan Pemilu itu akan berujung kepada penambahan masa jabatan Joko Widodo selaku presiden. Tentu saja, penambahan jabatan presiden itu akan didorong para tokoh dari dalam maupun luar lingkar Jokowi.

Mereka diyakini bukan tanpa sebab mendorong Jokowi menambah masa jabatannya. Dorongan itu semata tidak hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, namun juga untuk kepentingan para orang-orang di lingkar kekuasaan.

"Saya menduga sedang ada pola desain secara sistematis dan masif untuk menambah masa jabatan presiden yang didorong tokoh dari eksternal dan dari inner circle Jokowi yang lebih kurang 10 tahun happy dan menikmati kue kekuasaan dari presiden Jokowi," kata Pangi.

Sementara itu, terkait pernyataan Cak Imin, Pangi menilai hal itu akan berdampak terhadap PKB. Ia menganggap permintana penundaan Pemilu yang datang dari Cak Imin tidak masuk akan dan hanya akan merusak citra PKB.

PKB kini bisa jadi dikesankan sebagai partai yang mendukung kelompok oligarki yang melanggengkan kekuasaan menuju tangga otoriter. Jelas dikatakan Pangi secara citra merugikan PKB dan Cak Imin itu sendiri.

Pangi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak bisa ditunda atau diganggu gugat untuk digelar seriap lima tahun sekali. Ia membandingkan dengan proyek pemindaan ibu kota ke Kalimantan Timur yang justru tetap berjalan, walau di tengah krisis pandemi. 

"Yang minta menunda Pemili berarti bukan tokoh demokrasi, tidak ada alasan menunda Pemilu, apalagi karena alasan pandemi, alasan tingkat kepuasaan setingi langit pun tidak memenuhi syarat menunda Pemilu, Pilpres. Pilkada saja enggak berani ada yang menunda waktu itu, padahal lagi kasus carona parah-parahnya," tandas Pangi.