Infografis
Suara.com - Bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah dengan fasilitas dasar terbatas, konsep multilayanan multifungsi sangat membantu. Menteri Sosial, Tri Rismaharini meminta konsep tersebut agar diterapkan betul di jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial di lingkungan Kementerian Sosial.
Berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, UPT Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melaksanakan layanan langsung yang bersifat multilayanan multifungsi.
UPT Kemensos memiliki berbagai fasilitas seperti gedung, ruangan pelayanan dan terdapat petugas. Dengan menerapakan konsep multilayanan multifungsi, UPT bisa merespon cepat berbagai permasalahan yang ada, termasuk untuk melaksanakan respon terhadap bencana alam.
Artinya semua balai rehabilitasi sosial tidak hanya menangani satu masalah sosial, tetapi semua masalah sosial seperti masalah anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan Napza, gelandangan, pengemis hingga korban bencana alam.
Dalam penerapannya, Mensos memberikan ilustrasi, seseorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak bisa dilayani, karena UPT terdekat tidak menyediakan layanan tersebut. “Apakah kita akan biarkan ODGJ tersebut? Tidak merespon cepat karena balai tidak multifungsi? Oleh karena itu saya minta balai laksanakan multilayanan multifungsi agar bisa tangani semua masalah sosial,” kata Mensos Risma dalam arahannya pada rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Bulan Januari 2022, Jumat (25/2/2022).
Salah satu fungsi balai lainnya dalam penanganan bencana adalah sebagai gudang logistik. Upaya ini dilakukan mengingat gudang logistik bencana sebelumnya hanya ada di beberapa titik di Indonesia dan multilayanan multifungsi ini memudahkan pelayanan lintas kluster di daerah.
“Balai yang tersebar hampir di seluruh Indonesia bisa difungsikan sebagai gudang logistik. Dengan begitu, para penyintas bencana segera mendapatkan bantuan logistik,” ucap Mensos.
Mensos Risma mengajak seluruh jajarannya meningkatkan kerja sama agar hasil yang dicapai jadi maksimal. “Kita buka pikiran kita, agar mudah kerjanya. Tidak ada manusia yang sempurna tapi tetap lakukan yang terbaik,” tegasnya.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi ini dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi penyaluran bantuan ATENSI. Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menekankan agar balai mengoptimalkan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Harry berharap balai merespon cepat berbagai permasalahan sosial. Menurutnya, Kemensos sendiri kini tengah bergerak capat membantu anak bangsa yang membutuhkan fasilitas khusus dalam menyelesaikan masalahnya, contohnya seperti biaya pengobatan sakit berat. Salah satu strateginya adalah dengan telah bekerja sama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana bagi penerima manfaat.
Dari data yang ada, selama tahun 2021, output dari ATENSI yang terangkum yaitu 211.184 penerima manfaat memperoleh ATENSI, 93.665 keluarga terlibat dalam ATENSI, 4.140 Kelompok/Komunitas/LKS yang melaksanakan ATENSI dan 7.927 Sumber Daya Manusia yang mendampingi ATENSI.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Tingkatkan Kemungkinan Bencana, Mensos Minta Masyarakat dan Semua Pihak Waspada
Sedangkan hasil ATENSI (Outcome) yang tercatat di tahun 2021 yaitu 172.306 penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya, 22.218 penerima manfaat memiliki penghasilan sendiri dengan berwirausaha, 13.933 penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan ATENSI alat bantu dan 60.702 keluarga mampu mengasuh/merawat penerima manfaat.
