Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberi sinyal bahwa status tersangka Kaur Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati tak akan dilanjutkan.
Hal tersebut diketahui dari cuitan Mahfud MD di Twitter pribadinya @mohmahmudmd yang dikutip Minggu (27/2/2022).
"Terkait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut TSK (tersangka) setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades) maka diinfokan bahwa yang bersangkutan (Nurhayati) tak perlu lagi datang ke Kem-Polhukam. Kementerian Polhukam telah berkordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Insyaallah status TSK tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya," cuit Mahfud.
Nurhayati kini berstatus tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi di Desa Citemu ke Polres Cirebon. Terkait penetapanan tersangka terhadap pelapor kasus korupsi itu banyak mendapat kritikan dari sejumlah pihak.
Sebelumnya, kasus penetapan Nurhayati sebagai tersangka adalah bentuk "kegagalan" dan "ketidakprofesionalan" penegak hukum dalam melindungi saksi dan pelapor, kata Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari.
Iftitah menyampaikan, Nurhayati seharusnya dilindungi sebagai orang yang pertama kali mengungkap dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Supriyadi.
"Perlindungan konteksnya di sini kan juga ada kewajiban aparat penegak hukum untuk melihat kepentingan perlindungan hukum whistleblower-nya, enggak cuma buat kepentingan mengusut kasusnya saja," kata Iftitah kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/02).
Sementara itu, pegiat anti-korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengkhawatirkan apa yang menimpa Nurhayati membuat masyarakat enggan melaporkan tindak korupsi yang mereka ketahui, terutama di sektor pengelolaan dana desa yang dianggap paling korup.
Baca Juga: Keberanian Nurhayati Patut Ditiru, Masyarakat Diminta Jangan Takut Laporkan Kasus Korupsi
